JAKARTA - Setelah menanti cukup lama dan sempat dibayangi ketidakpastian, masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) akhirnya bisa bernapas lega. Kabar baik datang pada awal Juli 2025 ini, di mana pemerintah telah mulai menyalurkan bansos penebalan sebesar Rp400.000 yang langsung masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), terutama melalui Bank Mandiri.

Banyak penerima manfaat yang sejak pagi hari telah mengecek saldo bantuan mereka di mesin ATM dan e-Warong terdekat. Informasi mengenai pencairan bansos penebalan ini cepat menyebar, terutama di media sosial dan grup-grup WhatsApp keluarga penerima manfaat (KPM), yang selama beberapa hari terakhir dibuat penasaran: apakah pencairan bansos tambahan benar-benar akan direalisasikan, atau hanya sekadar wacana.

“Ada kabar yang sangat menggembirakan. Bansos penebalan sebesar Rp400.000 sudah mulai cair hari ini,” demikian informasi yang beredar di berbagai kanal komunitas penerima bantuan.

Tidak hanya bansos penebalan, pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk kategori susulan, yaitu mereka yang sebelumnya belum menerima pencairan karena kendala teknis, administrasi, maupun proses verifikasi ulang data.

Sejumlah penerima manfaat dari berbagai daerah mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima saldo tambahan yang masuk ke KKS. Proses pencairan berlangsung secara bertahap sesuai kebijakan bank penyalur dan verifikasi data Kementerian Sosial (Kemensos). Pencairan ini menjadi angin segar, terutama menjelang tahun ajaran baru dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga.

“Saya sudah cek di ATM Mandiri, alhamdulillah ada Rp400.000 masuk. Ini sangat membantu untuk beli kebutuhan sekolah anak,” ujar Siti, salah satu penerima bansos asal Bekasi, yang mengaku senang dan bersyukur menerima bantuan ini.

Kementerian Sosial sebelumnya memang telah mengumumkan adanya penebalan bansos sebagai bagian dari perlindungan sosial tambahan tahun 2025. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat akibat tekanan ekonomi yang masih berlanjut, termasuk dampak inflasi dan naiknya sejumlah harga bahan pokok.

Sumber bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Namun pencairan tahap awal kali ini tampak lebih banyak terdistribusi melalui Bank Mandiri.

Meski begitu, tidak semua penerima langsung menerima bantuan pada hari yang sama. Sebagian warga masih menanti giliran karena pencairan dilakukan secara bertahap, mengikuti proses penjadwalan di masing-masing daerah.

“Biasanya memang tidak serentak. Tapi kalau teman-teman saya sudah dapat, berarti kami tinggal tunggu antrian saja,” ujar Roni, warga Tegal, yang juga tercatat sebagai KPM sejak 2023.

Kemensos juga telah menyampaikan bahwa bansos penebalan dan susulan tetap mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Artinya, hanya mereka yang masuk dalam daftar resmi penerima yang akan memperoleh pencairan ini. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk selalu memeriksa status kepesertaan melalui aplikasi Cek Bansos atau melalui perangkat desa dan kelurahan masing-masing.

Terkait bansos PKH dan BPNT susulan, beberapa wilayah juga telah melaporkan adanya pencairan. Para KPM yang sebelumnya belum menerima bantuan PKH tahap 2 maupun BPNT tahap Maret–April, kini sudah mulai menerima haknya. Kategori PKH yang dicairkan mencakup ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas berat.

“Penyaluran susulan ini memang ditujukan untuk mengejar ketertinggalan, karena ada daerah yang sempat tertunda distribusinya akibat verifikasi ulang. Tapi sekarang sudah berjalan,” kata seorang petugas penyalur dari Bank Mandiri di wilayah Banyumas.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian warga mengaku tetap mematuhi aturan penyaluran, termasuk antrean dan pendataan ulang saat pencairan bansos di e-Warong. Sejumlah daerah bahkan melibatkan aparat desa dan pendamping sosial untuk mengatur distribusi agar tetap tertib dan sesuai prosedur.

Di sisi lain, informasi palsu dan hoaks seputar bansos juga masih marak di media sosial. Banyak masyarakat yang terjebak informasi tidak valid, seperti undangan mengisi data lewat tautan mencurigakan atau pesan berantai yang tidak bersumber dari lembaga resmi. Untuk itu, Kemensos terus mengimbau warga agar hanya mempercayai informasi resmi dari kanal pemerintah.

“Silakan cek langsung melalui aplikasi Cek Bansos atau bertanya ke pendamping PKH di wilayah masing-masing. Jangan percaya link yang dikirim di grup WA, apalagi yang minta data pribadi,” ujar salah satu pendamping sosial di wilayah Jawa Tengah.

Bantuan ini, meskipun nilainya tidak terlalu besar, tetap menjadi tumpuan penting bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak tekanan ekonomi sejak pandemi hingga kini. Pemerintah berupaya agar seluruh bantuan tepat sasaran, termasuk dengan memperketat pengawasan dan memastikan tidak ada duplikasi data.

Secara total, bansos reguler dan tambahan yang diberikan tahun ini diharapkan dapat menjangkau lebih dari 18 juta keluarga. Selain PKH dan BPNT, ada juga program bantuan pangan beras 10 kg per bulan yang terus dilanjutkan hingga akhir tahun, sesuai instruksi Presiden RI.

Pencairan bansos di awal Juli ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah tetap melanjutkan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Meski tantangan anggaran dan penyaluran di lapangan cukup besar, namun program bansos tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Masyarakat penerima diimbau untuk menggunakan dana bantuan secara bijak dan sesuai kebutuhan pokok. Bansos bukan sekadar bentuk bantuan sementara, melainkan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika ekonomi nasional.