JAKARTA - Menatap tahun 2026, pemerintah menegaskan pentingnya kerja sama strategis antara sektor publik dan swasta untuk mendongkrak investasi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia setidaknya membutuhkan suntikan investasi baru sebesar Rp7.500 triliun demi mengamankan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% pada tahun depan.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun 2024-2025 yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025. “Komponen investasi memiliki kontribusi yang signifikan, yakni 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, target investasi ini sangat krusial untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan investasi yang besar tersebut menuntut dukungan investasi dari dalam dan luar negeri. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, untuk mengoptimalkan investasi pada sektor-sektor strategis yang dinilai mampu memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional.
“Investasi Danantara pada sektor strategis diharapkan mampu berkontribusi signifikan,” jelas Sri Mulyani dalam rapat yang juga membahas kebijakan fiskal dan proyeksi ekonomi tahun depan itu.
BUMN dan Swasta Harus Bersatu
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global membutuhkan gotong royong antara BUMN dan pelaku usaha swasta. Ia menilai peran swasta sangat vital dalam mendanai pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan digitalisasi, yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Bahu membahu antara BUMN dan swasta merupakan keharusan. Peran swasta penting di dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan digitalisasi di mana ini semua fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Sri Mulyani menegaskan, selain peran aktif dari swasta dan BUMN, pemerintah juga wajib menciptakan iklim regulasi yang mendukung kemudahan investasi. Regulasi yang sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum akan menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Optimalisasi Hilirisasi dan Ekspor
Selain memperkuat peran investasi, pemerintah juga melihat sektor ekspor sebagai pilar utama penopang perekonomian. Di hadapan anggota DPR RI, Sri Mulyani menuturkan bahwa ekspor Indonesia perlu tumbuh minimal 6,8% pada 2026 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi tinggi.
“Sisi ekspor juga perlu untuk menopang surplus perdagangan. Ke depan, upaya hilirisasi bisa menciptakan multiple effect. Ekspor harus tumbuh 6,8% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi,” terangnya.
Hilirisasi yang sudah dicanangkan pemerintah, seperti pada sektor mineral dan energi, diharapkan tidak hanya menambah nilai tambah produk nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini diyakini akan memberikan efek berganda yang memperkuat struktur ekonomi Indonesia.
Konteks Global dan Ancaman Ketidakpastian
Di tengah optimisme tersebut, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa tantangan eksternal tidak boleh diabaikan. Gejolak geopolitik global, volatilitas harga komoditas, serta perubahan kebijakan moneter negara maju dapat menekan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, sinergi lintas sektor domestik menjadi semakin penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
“Kita semua harus bersinergi, termasuk menciptakan kebijakan fiskal yang adaptif agar perekonomian nasional tetap tangguh menghadapi dinamika global,” tutur Sri Mulyani.
Pentingnya Peran Danantara
Sri Mulyani menaruh harapan besar pada BPI Danantara sebagai instrumen baru pemerintah dalam mengelola investasi. Lembaga ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan pendanaan strategis, menarik minat investor global, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional.
“Investasi Danantara di sektor strategis bukan hanya penting untuk mengejar target pertumbuhan, tapi juga sebagai katalis pembangunan nasional jangka panjang,” jelasnya.
Rangkaian Langkah Strategis
Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem investasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan digital. Program prioritas nasional yang sudah tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 akan dikawal ketat untuk memastikan proyek-proyek strategis berjalan sesuai target.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus penting. Pemerintah menilai, kehadiran investasi harus dibarengi dengan pengembangan tenaga kerja lokal agar dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
