JAKARTA - Dalam upaya memperkuat keamanan kawasan dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Japan Coast Guard (JCG) kembali menjalin kolaborasi strategis melalui penyelenggaraan latihan bersama bertajuk “Maritime Law Enforcement” di Jakarta.
Pelatihan ini menjadi kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin erat sejak 2019 antara kedua lembaga penjaga laut tersebut. Setelah tahap pertama yang telah sukses dilaksanakan sebelumnya, tahap kedua ini dirancang untuk memberikan penguatan pada personel terpilih yang telah disaring dan dipersiapkan menjadi calon instruktur dalam pelatihan sebelumnya.
Lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan teknis, kegiatan ini mencerminkan keseriusan kedua negara dalam menghadapi tantangan keamanan laut di kawasan Indo-Pasifik. Latihan difokuskan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam teknik penangkapan yang sesuai dengan standar hukum maritim internasional.
Menurut Kasubdit Penyelenggaraan Latihan Bakamla RI, Kolonel Bakamla Anang Suryanto, pelatihan ini merupakan bagian dari penguatan sumber daya manusia yang menjadi pilar utama dalam postur ideal Bakamla RI pada periode 2025–2045. Ia menyebutkan, dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam pelaksanaan pelatihan ini turut memperkuat hubungan bilateral serta mendukung terwujudnya kawasan Indo-Pasifik yang aman, bebas, dan terbuka.
“Melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA), hubungan bilateral antara Bakamla RI dan JCG diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, serta mendorong terwujudnya Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujar Anang.
Bakamla RI melihat pelatihan ini bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan aparat keamanan laut yang profesional dan adaptif terhadap dinamika kawasan. Dengan mengembangkan personel melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan, lembaga ini ingin memastikan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk menjaga integritas perairan nasional dan regional.
Keberadaan pelatihan bersama ini juga selaras dengan visi strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai poros maritim dunia. Penegakan hukum laut menjadi salah satu aspek vital dalam mendukung stabilitas, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman, mulai dari ilegal fishing, penyelundupan, hingga pelanggaran wilayah laut oleh pihak asing.
Peningkatan kualitas aparat penegak hukum laut di tengah berkembangnya tantangan geopolitik juga menjadi fokus perhatian. Latihan ini memperlihatkan bahwa kerja sama internasional memainkan peran penting dalam menjembatani kebutuhan strategis dan taktis yang diperlukan oleh masing-masing negara.
Melalui pelatihan ini, para personel juga diharapkan menjadi penghubung pengetahuan di satuan masing-masing, sehingga efek pembelajaran dapat menyebar secara merata. Format pelatihan yang mengedepankan skenario praktik nyata dan pemahaman terhadap hukum laut internasional membuat materi yang disampaikan lebih relevan dan mudah diterapkan dalam operasional sehari-hari.
Kerja sama Bakamla RI dan JCG selama ini juga telah membuahkan sejumlah inisiatif pelatihan lain, termasuk pertukaran pengalaman dalam operasi laut, penggunaan teknologi pemantauan, dan penyusunan protokol penanganan pelanggaran hukum laut yang efisien.
Pelatihan Maritime Law Enforcement ini merupakan salah satu manifestasi nyata dari komitmen kedua negara dalam menjaga stabilitas dan keteraturan di laut. Terlebih, kawasan Indo-Pasifik kini menjadi pusat perhatian dunia dalam konteks keamanan maritim dan perdagangan global.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan yang luas dan strategis. Dengan begitu, peningkatan kapasitas aparat laut nasional bukan hanya menjadi kebutuhan internal, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap stabilitas kawasan. Melalui sinergi dengan negara mitra seperti Jepang, Indonesia memperkuat fondasi keamanannya tanpa kehilangan kemandirian dalam pengambilan kebijakan.
Dalam konteks global, kolaborasi semacam ini juga mencerminkan semangat multilateralisme dan kerja sama damai yang mengedepankan hukum sebagai landasan utama. Penegakan hukum maritim tidak hanya ditujukan untuk kepentingan nasional, melainkan juga untuk menjaga koridor perdagangan internasional yang melintasi wilayah Indonesia.
Latihan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri dalam menjaga kedaulatan laut. Kolaborasi dan komitmen dengan mitra strategis seperti Jepang menjadi bukti bahwa diplomasi maritim dan kerja sama pertahanan sipil tetap menjadi jalan terbaik dalam menjawab tantangan kawasan.
