JAKARTA - Pemulihan jalur laut menuju Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu menandai titik balik penting dalam upaya menjaga konektivitas antarpulau di Indonesia, khususnya wilayah terluar. Setelah sempat tersendat akibat pendangkalan alur pelayaran, kini Pelabuhan Pulau Baai kembali bisa diakses kapal, meski secara terbatas. Kondisi ini membawa angin segar bagi distribusi logistik, energi, dan kebutuhan masyarakat di Enggano.
Keberhasilan uji coba olah gerak kapal menjadi bukti bahwa jalur laut Bengkulu–Enggano siap digunakan kembali. Dua kapal yang diuji, yaitu KM M.H. Thamrin yang mengangkut 110 penumpang dan KMP Pulo Tello yang membawa tangki BBM, berhasil menuntaskan pelayaran tanpa hambatan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa hasil uji coba tersebut menegaskan kesiapan pelabuhan secara teknis.
“Dua kapal yang diuji coba, yakni KM M.H. Thamrin dengan 110 penumpang dan KMP Pulo Tello yang membawa mobil tangki BBM, keduanya berhasil berlayar dengan aman dan lancar menuju Pulau Enggano,” ungkap Dudy.
Pengoperasian kembali pelabuhan ini membawa makna besar tidak hanya dari sisi transportasi, tetapi juga dalam hal mendukung ketahanan logistik, terutama dalam menghadapi kondisi geografis ekstrem di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, turut menegaskan pentingnya lintasan tersebut. Menurutnya, pelayaran KMP Pulo Tello tidak semata soal transportasi umum, tapi menyangkut jalur logistik vital bagi masyarakat pulau.
“KMP Pulo Tello membawa tangki BBM yang dibutuhkan masyarakat di Enggano. Ini adalah jalur logistik vital, bukan sekadar rute penyeberangan biasa,” ujar Heru.
Selama alur pelayaran belum bisa digunakan normal, ASDP bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Basarnas, Lanal, Polair, dan KPLP, menggunakan kapal pendukung untuk mengangkut logistik dan penumpang. Kini, setelah uji coba berhasil dan pelabuhan dibuka kembali, layanan penyeberangan mulai dijalankan secara bertahap.
Sebagai bentuk komitmen sosial, ASDP menghadirkan sejumlah insentif. Kendaraan logistik, termasuk pengangkut hasil pertanian dan hewan kurban, mendapat diskon tarif hingga 50 persen. Selain itu, penumpang rujukan medis dan tenaga kesehatan diberi fasilitas tiket gratis.
“Transportasi laut seperti ini menjadi tulang punggung bagi mobilitas dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pulau,” ujar Heru. Ia menambahkan bahwa kehadiran ASDP merupakan implementasi dari mandat negara dalam menjamin pemerataan pembangunan, terutama di kawasan terpencil.
Pelabuhan Pulau Baai sebelumnya mengalami pendangkalan alur pelayaran yang menyulitkan kapal masuk. Pengerukan dilakukan secara intensif dengan alat berat dan satu kapal keruk yang kini disiagakan dalam jangka panjang oleh PT Pelindo, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Bengkulu.
Kapal KMP Pulo Tello, yang melayani rute sejauh 106 mil laut dari Bengkulu ke Enggano dengan waktu tempuh sekitar 12 jam, menjadi andalan angkutan laut bagi masyarakat setempat. Kapal ini mampu menampung hingga 229 penumpang dan 22 kendaraan, serta telah mencatat 3.695 penumpang dan 574 kendaraan dalam semester pertama 2025.
Untuk mendukung pelayanan selama masa pemulihan pelabuhan, ASDP mengimbau penumpang untuk hadir minimal satu jam sebelum jadwal keberangkatan serta membawa identitas diri sesuai aturan manifest.
Dukungan terhadap upaya pemulihan ini juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan bahwa akses laut merupakan hak warga negara yang harus dijamin keberlangsungannya.
“Indonesia adalah negara kepulauan, dan pelabuhan adalah urat nadinya. Jika akses laut terganggu, maka kesejahteraan dan ketahanan wilayah juga ikut terdampak. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah dan DPR ke depan,” tegas Rieke.
Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 telah memperlihatkan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin konektivitas nasional. Ia berharap langkah cepat seperti yang dilakukan untuk Pulau Enggano dapat dijadikan standar dalam menangani tantangan serupa di wilayah lain.
Pemerintah daerah, operator pelabuhan, dan kementerian teknis kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan alur pelayaran tetap aman, khususnya dalam menghadapi cuaca ekstrem yang sering terjadi di wilayah perairan barat Indonesia. Jadwal pelayaran ke depan akan menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan kesiapan fasilitas pelabuhan.
Di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap jalur laut, pemulihan konektivitas ke Pulau Enggano menjadi contoh nyata pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjamin akses layanan publik. Pemerintah pun diharapkan terus mendorong penggunaan teknologi pemantauan dan infrastruktur tahan iklim guna memperkuat sistem transportasi laut nasional.
Dengan dibukanya kembali pintu laut Pulau Baai menuju Enggano, masyarakat setempat kini kembali memiliki harapan akan normalnya aktivitas ekonomi, distribusi BBM, serta mobilitas warga yang sempat terganggu. Akses yang pulih ini menjadi pijakan penting untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah terluar Indonesia.
