JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui peluncuran program Koperasi Merah Putih. Upaya ini bukan hanya simbolis, melainkan menjadi bentuk nyata dari transformasi struktur ekonomi lokal. Melalui kerja sama strategis antara pemerintah, koperasi, dan bank-bank Himbara seperti BRI, BSI, dan Bank Mandiri, program ini diarahkan untuk menjadikan koperasi sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa sekaligus sebagai jalur penyaluran pembiayaan produktif yang lebih inklusif dan sehat.

Koperasi Merah Putih, yang jumlahnya mencapai 80 ribu unit, diproyeksikan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi desa. Salah satu aspek utama dalam program ini adalah skema pembiayaan channeling. Dalam skema ini, koperasi bukan sekadar penerima manfaat, tapi juga berperan sebagai penyalur langsung dana usaha ke masyarakat desa. Bank-bank penyalur menggarisbawahi bahwa model ini memungkinkan pendekatan pembiayaan yang lebih personal, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi lokal.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pembiayaan berbasis estimasi omzet dan skala usaha yang sesuai. “Bank tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi juga bisa me-leverage bisnis yang ada. Misalnya, di desa mereka memiliki produksi kerajinan atau produk spesifik yang ingin diekspor, BRI bisa memfasilitasi melalui mekanisme business matching,” ujar Hery dalam keterangannya.

Namun, penyaluran pembiayaan ini tidak serta-merta diberikan ke semua koperasi. BRI memastikan bahwa hanya koperasi yang dinilai sehat secara manajerial dan telah memiliki rekam jejak usaha yang layak yang dapat menyalurkan dana. Pendampingan juga dilakukan secara menyeluruh melalui program Desa BRILiaN dan Rumah BUMN, dengan fokus utama pada peningkatan manajemen keuangan koperasi.

“Kapabilitas manajerial dan transparansi pencatatan keuangan masih jadi tantangan utama di lapangan. Karena itu kami dampingi koperasi menyusun pembukuan, mengelola arus kas, dan menjalankan tata kelola profesional,” tambah Hery.

Peran perbankan syariah juga diperhitungkan dalam program ini. Di wilayah dengan basis masyarakat syariah yang kuat, seperti Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengambil bagian penting. BSI memfokuskan pembiayaannya pada koperasi yang sudah menunjukkan kelayakan usaha, sekaligus menyiapkan unit-unit koperasi sebagai BSI Agen yakni titik layanan keuangan syariah yang dapat melayani transaksi dasar seperti tarik setor tunai, hingga pembayaran berbasis prinsip syariah.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta, menyatakan bahwa BSI ingin berkontribusi lebih jauh dalam penguatan kapasitas usaha dan pembiayaan UMKM serta koperasi. “BSI siap mendukung program Asta Cita Pemerintah, untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa koperasi yang kuat secara manajerial akan diberdayakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkualitas.

Bank Mandiri tak ketinggalan dalam menggarap aspek digitalisasi koperasi. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menekankan pentingnya kesiapan teknologi dan infrastruktur fisik sebagai prasyarat digitalisasi. “Digitalisasi koperasi tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sarana dan sistem. Kami hadir untuk memastikan koperasi memiliki kanal layanan yang modern sekaligus tempat usaha yang layak dan profesional,” katanya.

Langkah konkret dari Mandiri antara lain pemasangan QRIS, pelatihan manajemen koperasi, serta penguatan tampilan fisik seperti pengecatan bangunan, pemasangan papan nama, rak gondola, dan branding koperasi. Di sejumlah daerah seperti Karang Anyar dan Surakarta, koperasi-koperasi telah menerima peningkatan fasilitas dan akses jaringan internet untuk mendukung aplikasi digital mereka.

Verifikasi legal dan kesiapan operasional koperasi juga melibatkan Satgas KDKMP dan kementerian teknis. Dalam pelaksanaannya, semua unsur ini bekerja lintas sektor untuk memastikan koperasi-koperasi benar-benar siap melayani masyarakat secara profesional.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas kerja kolektif yang berhasil meluncurkan ribuan koperasi secara serentak. Ia menyebut, keberhasilan ini mencerminkan bahwa dengan tekad kuat dan niat baik, target yang semula tampak mustahil pun bisa dicapai. “Katanya semua bekerja sebagai satu tim, bergerak semuanya. Terima kasih, jadi ternyata kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa, yang tidak bisa jadi bisa, 80 ribu,” ujarnya.

Namun, meskipun mendapat dukungan luas, sejumlah organisasi sipil mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan bahwa koperasi yang tidak dikelola dengan matang justru bisa menjadi beban baru bagi masyarakat desa. “Koperasi ini kan menyangkut banyak komunitas desa. Kalau tidak disiapkan matang, bisa jadi proyek gagal yang menyulitkan desa sendiri,” ujarnya.

Masalah keberadaan rentenir juga menjadi perhatian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti bahwa pinjaman ilegal masih marak di desa-desa. Ia mendorong BRI untuk mengatasi masalah ini lewat keberadaan AgenBRILink. “Koperasi ini kan mengerti keadaan desanya, sehingga potensi desa bisa makin berkembang,” ujarnya.

Dengan pendekatan kolaboratif dan integratif antara pemerintah, perbankan nasional, dan masyarakat, program Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat pondasi ekonomi dari tingkat desa. Koperasi bukan hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga wadah pemberdayaan dan transformasi ekonomi lokal yang terukur dan berkelanjutan.