JAKARTA -C Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam mempercepat agenda hilirisasi nasional. Komitmen ini kembali ditegaskan melalui langkah strategis yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pada Selasa, 22 Juli 2025, Bahlil secara resmi menyerahkan 18 proyek hilirisasi yang telah rampung dalam tahap pra feasibility study (pra-FS) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Penyerahan proyek ini menandai tonggak penting dalam mendorong realisasi hilirisasi industri, yang selama ini digalakkan pemerintah sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam nasional. Nilai investasi dari keseluruhan proyek yang diserahkan tersebut ditaksir mencapai US$ 38,63 miliar atau sekitar Rp 618,3 triliun, di luar proyek ekosistem kendaraan listrik (EV).

“Agenda hilirisasi sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam keputusan presiden. Kami ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra FS. Total investasinya US$ 38,63 miliar, atau setara dengan Rp 618,3 triliun. Ini di luar ekosistem baterai mobil (EV),” ujar Bahlil saat acara penyerahan proyek di Kantor ESDM, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa penyusunan dan pengkajian terhadap proyek-proyek tersebut telah melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak. Tak hanya berasal dari unsur pemerintah, proses ini turut menggandeng kalangan akademisi, para ahli teknologi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam tim Satgas Hilirisasi.

“Ini belum sempurna. Sudah barang tentu untuk penyempurnaannya kita serahkan pada Danantara, karena Danantara yang punya uang untuk melakukan penyempurnaan. Karena kita uangnya setengah-setengah, jadi penyelesaiannya juga tidak utuh,” sambung Bahlil.

Dari sisi potensi tenaga kerja, proyek hilirisasi ini dinilai mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang cukup besar. Satgas memperkirakan bahwa jika seluruh proyek berjalan sesuai rencana, maka akan tercipta hingga 276.636 lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor strategis.

“Penciptaan lapangan pekerjaannya potensinya hampir 300 ribu yang bisa diciptakan. Sebagian sudah bisa kita eksekusi di bulan-bulan atau tahun ini, karena ini amanah dari bapak Presiden,” imbuhnya.

Dari keseluruhan 18 proyek hilirisasi yang diserahkan ke Danantara, sektor energi mendominasi dengan 12 proyek, sementara enam sisanya terbagi antara sektor kelautan-perikanan dan pertanian. Berikut adalah pembagian lengkap proyek-proyek tersebut:

12 Proyek Sektor Energi

1. Hilirisasi Minerba – 8 Proyek

Smelter Aluminium (Bauksit)

Industri DME berbasis batu bara di 6 lokasi

Industri Aspal Buton

Industri Mangan Sulfat (Mangan)

Industri Stainless Steel Slab (Nikel)

Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda Tembaga)

Industri Besi Baja (Pasir Besi)

Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit)

2. Transisi Energi – 2 Proyek

Modul Surya Terintegrasi (dari Bauksit dan Silika)

Industri Bioavtur (berbasis Used Cooking Oil)

3. Ketahanan Energi – 2 Proyek

Oil Refinery

Oil Storage Tanks

3 Proyek Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

Chlor Alkali Plant berbasis Garam

Industri Fillet Ikan Tilapia

Industri Carrageenan dari Rumput Laut

3 Proyek Hilirisasi Pertanian

Industri Oleoresin dari Pala

Industri Oleofood dari Kelapa Sawit

Industri berbasis Kelapa untuk produk Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, dan Activated Carbon

Dengan penyerahan ini, bola kini ada di tangan Danantara sebagai entitas pengelola investasi. Tugas mereka selanjutnya adalah menyempurnakan dan menindaklanjuti proyek-proyek tersebut agar bisa segera direalisasikan.

Sebelumnya, Bahlil juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan aliran investasi yang lebih besar untuk agenda hilirisasi. Ia bahkan menyebut terdapat investasi senilai US$ 100 miliar yang siap masuk pada November 2025 mendatang, jika seluruh aspek pendukung telah terpenuhi.

Penyerahan proyek hilirisasi ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mempercepat pencapaian target industrialisasi nasional berbasis sumber daya alam, yang selama ini menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo dalam berbagai pidatonya. Dengan memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, melainkan mampu membangun rantai pasok industri bernilai tinggi yang berdampak luas bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.