JAKARTA - Penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi kritik tajam terkait pendekatan yang masih berlandaskan paradigma lama. Banyak pihak menilai bahwa sistem hukum yang ada cenderung represif, di mana proses penangkapan dan penahanan individu dapat dilakukan dengan relatif mudah tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam setiap sistem hukum yang adil.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini sedang dibahas. Meskipun ada harapan untuk adanya perubahan yang lebih baik dalam sistem hukum, banyak kalangan yang berpendapat bahwa RUU ini tidak menawarkan pergeseran mendasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap tindakan aparat penegak hukum. Proses penangkapan yang tidak transparan dan seringkali dilakukan tanpa alasan yang jelas dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya laporan-laporan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh aparat, yang semakin menambah keraguan masyarakat terhadap integritas sistem hukum.

Dalam konteks ini, RUU KUHAP seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reformasi yang signifikan. Namun, jika RUU ini tidak mencakup mekanisme pengawasan yang kuat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka perubahan yang diharapkan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, agar RUU ini dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. Ini juga akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Reformasi penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Kesadaran akan hak-hak hukum dan kemampuan untuk mengadvokasi perubahan adalah langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Masyarakat perlu didorong untuk terlibat dalam proses pengawasan dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sebagai penutup, penegakan hukum di Indonesia saat ini memerlukan perhatian serius dan reformasi yang mendasar. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua warga negara. RUU KUHAP harus menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik, dan semua pihak harus berkomitmen untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Mari kita dukung upaya ini dan berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia.