JAKARTA - Lonjakan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dalam beberapa hari terakhir telah menarik perhatian publik. Namun di balik kekhawatiran pengguna jasa penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) menegaskan bahwa layanan penyeberangan tetap berjalan normal dan terkendali. Pemerintah berupaya keras menjaga agar konektivitas antarpulau tetap lancar, tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran.
Sebanyak 27 kapal telah dikerahkan untuk melayani rute Ketapang–Gilimanuk. Rinciannya, 19 kapal beroperasi di Dermaga MB I-IV, 7 kapal di Dermaga LCM, serta 1 kapal bantuan ditempatkan di Dermaga Bulusan. Jumlah armada ini menjadi komponen penting dalam menjaga kelancaran pergerakan logistik dan penumpang antar Pulau Jawa dan Bali, serta wilayah timur seperti NTB dan NTT.
“Kami tegaskan bahwa pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Ketapang tidak berhenti. Kami tetap menjalankan operasional dengan prioritas utama pada keselamatan pelayaran, baik bagi penumpang maupun kapal,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud.
Kehadiran antrean kendaraan yang memanjang tidak bisa dilepaskan dari kombinasi berbagai faktor eksternal. Salah satunya adalah pascainsiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Pemerintah melalui Ditjen Hubla segera melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh, khususnya terhadap kapal-kapal jenis LCT (Landing Craft Tank) yang melayani lintasan Dermaga LCM.
“Pemeriksaan kami lakukan ketat, tidak ada kompromi dalam hal kelaikan kapal. Komitmen kami adalah untuk memastikan seluruh unsur keselamatan ditaati sepenuhnya,” tegas Masyhud.
Kapal jenis LCT memang memiliki batasan daya angkut maksimal hingga 300 ton, sehingga hanya mampu mengangkut sekitar enam truk tronton. Di saat bersamaan, volume kendaraan logistik yang hendak menyeberang meningkat tajam. Kombinasi tersebut menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang di sekitar pelabuhan.
Kondisi ini diperparah oleh penutupan Jalur Gumitir, jalur utama penghubung antara Jember dan Banyuwangi yang tengah dalam proses perbaikan menyeluruh. Penutupan ini memaksa kendaraan logistik untuk mencari alternatif jalur yang akhirnya bermuara di Pelabuhan Ketapang. Tekanan lalu lintas pun melonjak drastis di area pelabuhan dan sekitarnya.
Melihat kompleksitas situasi, Kemenhub tidak tinggal diam. Imbauan telah dikeluarkan kepada seluruh pengguna jasa agar selalu memperbarui informasi mengenai kondisi jalan dan lalu lintas sebelum menuju pelabuhan. Petugas dari kepolisian dan otoritas pelabuhan juga dikerahkan untuk mengatur lalu lintas serta membantu pengguna jasa agar tetap tertib dan aman selama menunggu proses penyeberangan.
Meski kenyamanan pengguna jasa terdampak oleh kondisi ini, pemerintah meminta pengertian masyarakat. Menurut Masyhud, aspek keselamatan pelayaran dan keamanan perjalanan darat harus menjadi prioritas bersama. Ketidaknyamanan sementara diharapkan bisa dimaklumi demi menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat.
Sementara itu, aktivitas bongkar muat di seluruh dermaga masih berlangsung secara normal. Data terakhir menunjukkan bahwa pelayanan berjalan stabil, dengan dominasi muatan berupa kendaraan barang dan logistik. Pola operasi kapal telah dirancang dengan cermat untuk memastikan efisiensi dan kelancaran rute pelayaran.
Ditjen Hubla juga menyampaikan bahwa kondisi cuaca sangat mendukung aktivitas pelayaran. Berdasarkan informasi dari BMKG, cuaca di perairan sekitar Pelabuhan Ketapang dilaporkan berawan, dengan tinggi gelombang berkisar 0,2 hingga 0,8 meter masih dalam batas aman untuk pelayaran.
Guna mengatasi antrean yang terus terjadi, pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan mempercepat penambahan armada kapal yang sudah mulai dilakukan secara bertahap. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kapasitas angkut harian dan mempercepat waktu tunggu kendaraan logistik.
Tak hanya itu, percepatan proses bongkar muat juga menjadi fokus utama. Dengan penataan jadwal kapal sesuai kapasitas masing-masing dermaga, Ditjen Hubla berharap pelayanan penyeberangan bisa berlangsung lebih optimal. Koordinasi intensif pun terus dilakukan bersama pemangku kepentingan lain, termasuk operator pelayaran, pengelola pelabuhan, serta aparat keamanan.
“Kami terus memantau dan mengevaluasi situasi di lapangan. Diharapkan masyarakat tetap bersabar, mengikuti arahan petugas, dan selalu mengutamakan keselamatan selama dalam perjalanan,” tambah Masyhud.
Sebagai salah satu jalur logistik strategis, lintasan Ketapang–Gilimanuk memegang peranan penting dalam rantai distribusi barang antara Jawa dan kawasan Indonesia Timur. Karena itu, keandalan pelabuhan serta armada penyeberangan menjadi tolok ukur penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Melalui sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah berharap sistem transportasi laut di lintasan tersebut bisa pulih secara bertahap. Penguatan infrastruktur pelabuhan, penyesuaian operasional, serta peningkatan armada terus dilakukan agar kebutuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tidak terganggu.
Dengan upaya berkelanjutan dan pendekatan kolaboratif, diharapkan antrean panjang yang terjadi dapat segera diurai. Transportasi laut di lintas Ketapang–Gilimanuk pun akan kembali berjalan lancar, aman, dan efisien, menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah di Tanah Air.
