JAKARTA - Pemerintah tengah menggeber elektrifikasi desa sebagai bagian dari strategi percepatan bauran energi baru terbarukan (EBT). Upaya ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mempercepat transisi energi bersih, sekaligus meningkatkan akses listrik di wilayah-wilayah yang belum teraliri setrum.
Direktur Konservasi Energi pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Iswahyudi, menyatakan bahwa kementeriannya fokus mendorong penyediaan listrik bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik.
“Itu komitmen Bapak Presiden untuk swasembada energi diterjemahkan penugasan Pak Menteri ESDM untuk mencepat elektrifikasi 100%,” kata Hendra ketika ditemui awak media di Jakarta.
Program Listrik Desa (Lisdes) yang digulirkan pemerintah menargetkan 780.000 rumah tangga memperoleh akses listrik paling lambat pada 2029. Investasi yang dialokasikan untuk Lisdes diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Selain itu, program ini mencakup penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 294 megawatt (MW) sepanjang 2025—2029.
Untuk tahun ini, Kementerian ESDM menyiapkan anggaran sebesar Rp4,52 triliun. Rinciannya terdiri atas Rp3,85 triliun untuk pembangunan jaringan listrik perdesaan, Rp0,22 triliun guna meningkatkan jam nyala menjadi 24 jam per hari, dan Rp0,45 triliun dialokasikan untuk bantuan pasang baru listrik (BPBL) atau instalasi gratis bagi rumah tangga penerima manfaat.
Selain menambah kapasitas listrik, Hendra menekankan bahwa kementeriannya akan terus melanjutkan program konservasi energi. Strategi ini bertujuan mendukung target peningkatan bauran EBT melalui efisiensi penggunaan energi.
“Konsep manajemen energi itu agar penggunaan energi lebih efisien. Misalnya, peralatan listrik yang beredar di pasaran harus mengikuti kaidah efisiensi dengan adanya skema label energi,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia menargetkan penggunaan 100% pembangkit listrik dari EBT dalam bauran energi primer nasional lebih cepat dari 10 tahun ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.
“Energi terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan pemerintah tetap mendorong produksi minyak dan gas bumi (migas) meski transisi menuju energi bersih diperkuat. Hal ini untuk memastikan pasokan energi tetap stabil sambil mempercepat pengembangan EBT.
“Kita harus capai 100% pembangkit listrik dari EBT dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target [emisi nol bersih] dunia pada 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat,” tegas Prabowo. Ia juga menegaskan Indonesia menargetkan menjadi “pelopor energi bersih dunia,” dengan memimpin percepatan transisi energi di kawasan.
Kementerian ESDM mencatat, hingga Semester I-2025, total kapasitas terpasang EBT baru mencapai 15,2 gigawatt (GW) atau 14,5% dari total pembangkit nasional. Realisasi ini masih berada di bawah target pemerintah yang menargetkan capaian 23% sampai akhir 2025.
Meski begitu, laju penambahan kapasitas EBT menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga Juni 2025, penambahan kapasitas terpasang EBT mencapai 876,5 MW, meningkat 15% dibandingkan penambahan kapasitas untuk seluruh tahun 2024 yang berada di level 761,9 MW.
Dengan akselerasi program Lisdes dan efisiensi energi, pemerintah berharap transisi ke energi bersih tidak hanya meningkatkan kedaulatan energi, tetapi juga memperluas akses listrik bagi masyarakat desa. Langkah ini dipandang strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam agenda energi global.
Program listrik desa yang ambisius ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pencapaian target 100% elektrifikasi nasional. Selain menambah kapasitas pembangkit, penguatan manajemen energi dan penggunaan teknologi efisien dipandang sebagai langkah sinergis yang dapat memastikan energi baru terbarukan berkembang secara optimal.
Dengan dukungan investasi triliunan rupiah, target percepatan bauran EBT, dan efisiensi energi, pemerintah berharap dalam kurun satu dekade mendatang Indonesia mampu menjadi contoh global dalam transisi energi bersih, sambil tetap menjaga ketersediaan energi dari sumber fosil untuk kebutuhan domestik dan industri.
