JAKARTA - Langkah besar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mendukung hilirisasi industri nasional mendapat sambutan positif dari legislatif. Rencana pendanaan terhadap 18 proyek senilai 38 miliar dolar AS atau sekitar Rp 618,13 triliun ini diyakini akan berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan percepatan pembangunan, asalkan pengelolaannya dilakukan secara transparan dan terawasi dengan baik.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyatakan bahwa inisiatif BPI Danantara akan membawa dampak sistemik terhadap perekonomian dalam negeri. Ia menilai, pendanaan proyek hilirisasi tersebut bukan hanya berorientasi pada investasi, namun juga akan mendorong penciptaan ekosistem industri yang lebih kokoh di dalam negeri.
"Hal ini juga sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo yang ingin mempercepat pembangunan nasional," ungkap Firnando.
Adapun proyek yang akan didanai BPI Danantara meliputi berbagai sektor strategis. Rinciannya terdiri dari delapan proyek berbasis tambang mineral, tiga proyek sektor pertanian, tiga proyek perikanan, dua proyek di sektor migas, serta dua proyek energi baru dan terbarukan. Dengan total nilai investasi mencapai Rp 618,13 triliun, proyek-proyek tersebut diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 270 ribu tenaga kerja.
Firnando juga menyoroti program-program Danantara yang menyasar penyelamatan dan penguatan perusahaan negara. Menurutnya, langkah Danantara yang akan membantu menyelesaikan persoalan keuangan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel merupakan bentuk komitmen strategis yang tak bisa diabaikan.
"Ini langkah-langkah strategis dalam upaya membantu perusahaan negara yang pada akhirnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Ia pun memuji konsep kelembagaan Danantara yang menurutnya telah dirancang sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks pembangunan nasional, Firnando mengungkapkan bahwa selama ini ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat proses pengambilan keputusan berjalan lambat.
"Danantara dibuat untuk mempercepat eksekusi sebuah keputusan," tegasnya, merujuk pada visi Presiden Prabowo dalam mendorong efisiensi pembangunan.
Lebih lanjut, Firnando juga menaruh harapan besar terhadap kinerja sumber daya manusia yang mengisi lembaga tersebut. Menurutnya, para profesional yang ditunjuk mengelola Danantara adalah figur-figur berpengalaman yang telah terbukti kapabel di bidangnya masing-masing. Ia berharap, kehadiran mereka mampu menjadikan Danantara sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya aspek pengawasan agar lembaga ini tidak melenceng dari visi utamanya. Firnando menekankan bahwa pengawasan dari DPR harus dijalankan secara aktif, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai.
“Pengawasan kepada Danantara harus terus dilakukan oleh DPR agar seluruh implementasi dan juga target investasi sesuai aturan,” tandasnya.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan agar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari BPI Danantara disampaikan secara berkala kepada Komisi VI DPR. Ia menilai, mekanisme pelaporan yang konsisten akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada legislatif mengenai arah kebijakan Danantara.
Tak hanya itu, penyampaian RKAP secara berkala juga diyakini akan memudahkan DPR dalam menyosialisasikan kebijakan investasi dan kontribusi Danantara kepada masyarakat luas, termasuk posisi strategisnya terhadap perkembangan BUMN di masa mendatang.
Dengan masuknya BPI Danantara ke dalam arena strategis pembangunan, kini publik dan legislatif sama-sama menaruh ekspektasi tinggi terhadap kinerjanya. Apalagi, proyek hilirisasi yang akan didanai memiliki potensi besar untuk mendongkrak nilai tambah dalam negeri dan membuka peluang kerja secara luas.
Firnando menyimpulkan bahwa selama pengawasan dilakukan dengan serius dan terbuka, Danantara berpeluang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi kemandirian ekonomi nasional sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintahan saat ini.