JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait, tengah melakukan langkah strategis untuk memperkuat sektor informal di wilayahnya. Langkah ini mencakup penajaman kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan perbankan, guna mendukung pengembangan sektor ekonomi yang menjadi andalan banyak masyarakat di Jember.

Pada hari Jumat, 10 Mei 2025, Bupati Muhammad Fawait melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dan Vice President Bank Rakyat Indonesia (BRI) beserta jajarannya di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam upaya Pemkab Jember untuk memperkenalkan potensi dan kebutuhan daerahnya kepada lembaga legislatif serta lembaga keuangan besar.

Bupati Fawait mengungkapkan bahwa dalam lawatannya ke Jakarta, dirinya membahas banyak hal terkait kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Jember. Salah satu topik utama yang dibahas adalah pengembangan sektor informal yang dinilai memiliki peran vital dalam perekonomian daerah. Sektor informal di Jember, yang mencakup berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), selama ini telah menjadi penopang ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan yang dihadapi sektor formal.

“Pertemuan ini sangat penting karena kami ingin menggali lebih dalam potensi yang ada di Jember, khususnya terkait sektor informal yang berkembang pesat. Kami ingin menjajaki kemungkinan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti DPR dan BRI, untuk mendorong sektor ini agar lebih berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ujar Bupati Fawait usai pertemuan.

Sektor Informal Sebagai Pendorong Ekonomi Jember

Bupati Fawait menjelaskan bahwa sektor informal di Jember memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Berbagai usaha mikro dan kecil yang tersebar di pelosok Kabupaten Jember menjadi penyumbang utama lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, kurangnya pemahaman tentang manajemen bisnis yang baik, dan minimnya dukungan infrastruktur yang memadai.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Fawait menekankan pentingnya adanya dukungan dari pihak legislatif dan lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan sektor informal. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penyediaan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dengan melibatkan perbankan seperti BRI yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia.

“Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi digital, banyak potensi yang bisa digali di sektor informal. Namun, untuk mewujudkan itu, diperlukan adanya dukungan dari lembaga keuangan yang mampu memberikan akses modal bagi pelaku usaha. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan mendorong perekonomian Jember untuk tumbuh lebih pesat,” tambah Fawait.

Peran DPR RI dan BRI dalam Mendukung Pengembangan Sektor Informal

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel memberikan respons positif terhadap upaya Pemkab Jember dalam mengembangkan sektor informal. Ia mengungkapkan bahwa DPR RI sangat mendukung inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sektor informal.

“DPR RI akan selalu mendukung upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama yang ada di sektor informal. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemkab Jember, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor ini,” kata Rachmad Gobel.

Di sisi lain, Vice President BRI juga menyampaikan kesediaannya untuk mendukung pengembangan sektor informal di Jember. Menurutnya, BRI sebagai bank yang memiliki pengalaman dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM, berkomitmen untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha di daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah menjalankan berbagai program untuk memberdayakan UMKM di berbagai wilayah, termasuk melalui digitalisasi layanan perbankan dan program pinjaman tanpa jaminan.

“BRI memiliki sejumlah produk yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kami siap memberikan pendampingan serta akses pembiayaan yang lebih mudah bagi mereka yang berusaha mengembangkan usaha, terutama di sektor informal. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap lebih banyak pelaku usaha di Jember yang bisa memperoleh manfaat dari layanan kami,” ungkap Vice President BRI.

Tantangan dan Peluang bagi Pemkab Jember

Bupati Fawait juga tidak menampik bahwa meski sektor informal memiliki potensi besar, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku usaha, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mengelola keuangan usaha mereka dengan baik. Selain itu, adanya ketidakpastian dalam hal kebijakan yang dapat mendukung sektor informal juga menjadi kendala.

Namun, Fawait optimistis bahwa dengan adanya kerja sama dengan DPR RI dan BRI, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Ia berharap Pemkab Jember dapat menjadikan sektor informal sebagai pendorong utama ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan pelatihan bagi pelaku UMKM mengenai manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengelolaan usaha yang efisien.

Selain itu, Fawait juga berencana untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor informal. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih baik dan berkembang secara berkelanjutan.

Komitmen Pemkab Jember untuk Pengembangan Sektor Informal

Pemkab Jember, melalui Bupati Muhammad Fawait, telah mengambil langkah penting dengan menjajaki kerja sama dengan DPR RI dan BRI untuk memperkuat sektor informal yang merupakan pilar utama perekonomian daerah. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di sektor ini, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya dukungan infrastruktur.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif dan lembaga keuangan, sektor informal di Jember memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ke depannya, Pemkab Jember berkomitmen untuk terus memperkuat sektor ini dengan berbagai kebijakan yang pro-UMKM dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif.