JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek penting, terutama terkait perlindungan lingkungan dan kawasan geopark yang menjadi prioritas pemerintah.

“Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang berada di luar Pulau Gag itu dicabut. Saya segera melakukan langkah teknis dengan berkoordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk melakukan pencabutan izin tersebut,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Empat Perusahaan Tambang Nikel yang Dicabut Izin Usahanya

Empat perusahaan tambang nikel yang dicabut izin usahanya yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Sementara satu perusahaan yang masih diperbolehkan beroperasi adalah PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang (PT Antam) yang dinilai mematuhi aturan lingkungan dan berkomitmen pada pengelolaan tambang berkelanjutan.

Keputusan ini sekaligus mengindikasikan langkah pemerintah yang lebih tegas dalam menjaga kelestarian alam di wilayah Raja Ampat yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa.

Alasan Pencabutan Izin: Pelanggaran Lingkungan dan Kawasan Geopark

Menteri Bahlil menegaskan bahwa pencabutan izin ini didasari oleh sejumlah alasan penting, terutama pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup. Pemerintah juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi di kawasan tersebut.

“Perusahaan-perusahaan itu melanggar aturan lingkungan. Kami turun langsung ke lapangan dan melihat kawasan ini harus dilindungi, khususnya dari sisi biota laut dan konservasi alam,” ungkap Bahlil.

Selain itu, empat perusahaan tersebut diketahui beroperasi di kawasan yang telah ditetapkan sebagai geopark nasional, yang memiliki nilai strategis dan harus dijaga keberlanjutannya. Meskipun izin awal diberikan sebelum penetapan kawasan geopark, pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama adalah menjaga ekosistem Raja Ampat sebagai salah satu kawasan konservasi dan pariwisata kelas dunia.

“Walaupun izin diberikan sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai geopark, Bapak Presiden punya perhatian khusus untuk menjaga Raja Ampat agar tetap menjadi destinasi wisata dunia sekaligus mendukung keberlanjutan negara kita,” tegas Bahlil.

Komitmen Pemerintah Awasi PT Gag Nikel

Sementara PT Gag Nikel yang tetap beroperasi di bawah pengawasan ketat pemerintah, wajib memenuhi standar lingkungan yang sangat tinggi. Pemerintah menuntut agar seluruh aktivitas tambang dijalankan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang ketat serta penerapan reklamasi yang benar.

“PT Gag Nikel harus mematuhi aturan lingkungan yang ketat, tidak merusak terumbu karang, dan menjalankan reklamasi sesuai ketentuan. Kami akan mengawasi secara intensif semua aktivitas di Raja Ampat,” tegas Bahlil.

Dampak Positif Pencabutan Izin bagi Pelestarian Raja Ampat

Langkah pencabutan izin ini diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan dalam pelestarian lingkungan Raja Ampat. Raja Ampat merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, sekaligus menyimpan potensi wisata bahari yang luar biasa.

Dengan mengurangi aktivitas tambang nikel yang berpotensi merusak ekosistem, pemerintah ingin memastikan bahwa keberlanjutan alam dan kelangsungan hidup masyarakat lokal tetap terjaga. Selain itu, pengelolaan yang lebih baik juga diharapkan dapat meningkatkan citra Raja Ampat sebagai destinasi wisata ramah lingkungan.

Respons Masyarakat dan Dukungan terhadap Pencabutan Izin

Keputusan pemerintah ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk kelompok lingkungan dan masyarakat adat di Raja Ampat. Mereka menilai pencabutan izin merupakan langkah tepat untuk menghentikan praktik tambang yang merugikan lingkungan dan menggangu kehidupan masyarakat.

Pencabutan izin ini juga menjadi contoh komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.