LISTRIK

Pemadaman Listrik Berulang di Medan, DPRD Sumut Siap Panggil PLN

Pemadaman Listrik Berulang di Medan, DPRD Sumut Siap Panggil PLN
Pemadaman Listrik Berulang di Medan, DPRD Sumut Siap Panggil PLN

JAKARTA - Ketersediaan listrik yang stabil merupakan hak dasar masyarakat dan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat di Medan dan sekitarnya harus kembali berjibaku dengan pemadaman listrik yang terjadi secara berkala tanpa pemberitahuan jelas. Kondisi ini tak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga memicu keresahan publik serta keluhan dari berbagai sektor usaha.

Menanggapi situasi tersebut, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan akan memanggil manajemen PT PLN (Persero) untuk meminta penjelasan secara langsung terkait penyebab pemadaman dan evaluasi pelayanan perusahaan penyedia listrik negara itu di wilayah Sumatera.

“Dengan adanya pemadaman listrik di wilayah Sumatera, kita akan memanggil atau mengundang PLN untuk mempertanyakan kenapa pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, kepada wartawan, Kamis 03 JUNI 2025.

Pemadaman Tanpa Jadwal, Warga Merasa Dirugikan

Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Medan dan daerah penyangga sekitarnya dilaporkan berlangsung secara tiba-tiba dan tidak berjadwal. Banyak warga mengaku tidak mendapat informasi resmi dari PLN sebelum listrik padam, sehingga tidak sempat melakukan persiapan.

Lilis, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Medan Johor, mengaku kesal karena pemadaman sering terjadi pada malam hari. “Anak-anak susah tidur karena panas. Belum lagi kulkas mati, bahan makanan jadi rusak. Kami tidak tahu harus mengadu ke mana,” keluhnya.

Keluhan serupa datang dari pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor makanan dan jasa produksi. Mereka mengalami kerugian karena alat-alat produksi tidak dapat dioperasikan. Beberapa bahkan harus menyewa genset untuk menjaga agar kegiatan usaha tetap berjalan, meskipun dengan biaya tambahan yang cukup besar.

DPRD Soroti Kinerja PLN dan Transparansi Informasi

Komisi D DPRD Sumut sebagai mitra pengawasan urusan infrastruktur dan energi di daerah merasa perlu turun tangan. Menurut Timbul Jaya Sibarani, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan resmi terhadap PLN untuk meminta klarifikasi langsung di hadapan anggota dewan. Hal ini penting untuk mengetahui akar persoalan dan langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan oleh PLN untuk mencegah pemadaman berulang.

“Kami akan mempertanyakan sistem manajemen beban dan penyaluran listrik. Jika ada kendala teknis atau pasokan yang terganggu, masyarakat berhak tahu. Transparansi adalah kunci pelayanan publik yang baik,” ujar Timbul.

Ia menekankan bahwa DPRD bukan ingin mencari kesalahan, melainkan mendorong agar pelayanan kelistrikan kepada masyarakat bisa segera ditingkatkan. DPRD juga mengingatkan PLN bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi yang padat penduduk, sehingga kelistrikan harus menjadi prioritas utama.

Evaluasi Terhadap Infrastruktur Listrik

Pemadaman listrik di Sumatera tidak hanya terjadi di Medan, tetapi juga merambah ke beberapa kota lain seperti Binjai, Deliserdang, dan Pematangsiantar. Menurut pengamatan sementara, sejumlah gangguan berasal dari kelebihan beban saat puncak konsumsi, gangguan jaringan transmisi, serta pekerjaan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan.

Namun, publik mempertanyakan mengapa gangguan semacam ini masih terjadi meski Sumatera Utara sudah memiliki sejumlah pembangkit listrik besar seperti PLTU Pangkalan Susu dan PLTA di kawasan Toba. Hal ini memunculkan isu tentang apakah infrastruktur distribusi yang dimiliki PLN cukup andal dan modern, serta bagaimana manajemen penyeimbangan daya dilakukan oleh unit-unit operasional PLN Wilayah Sumut.

“Jangan sampai pemadaman ini terjadi karena kesalahan prediksi beban atau kurangnya modernisasi infrastruktur distribusi. Kalau dibiarkan, bisa berpengaruh ke investasi daerah,” ujar Zulfahmi, seorang akademisi di bidang ketenagalistrikan dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Harapan Publik: Informasi yang Jelas dan Penjadwalan yang Terbuka

Salah satu keluhan paling menonjol dari masyarakat adalah kurangnya informasi atau pemberitahuan resmi dari PLN sebelum dilakukan pemadaman. Banyak warga hanya mengetahui pemadaman setelah listrik tiba-tiba padam, dan tidak tahu kapan akan menyala kembali.

“Saya sampai install aplikasi PLN Mobile, tapi seringnya tidak ada notifikasi kalau mau padam. Harusnya bisa ada pemberitahuan minimal satu hari sebelumnya,” ujar Danu, warga Medan Tuntungan.

Timbul Jaya Sibarani pun sepakat bahwa PLN perlu memperbaiki sistem komunikasi publik mereka. Menurutnya, di era keterbukaan informasi seperti sekarang, pihak PLN harus aktif memberi update melalui media sosial, aplikasi, dan media lokal. Langkah itu bisa mengurangi keresahan masyarakat dan memberi ruang bagi warga untuk bersiap-siap sebelum pemadaman.

“Tidak bisa lagi PLN bekerja seperti zaman dulu. Harus ada standar layanan publik, termasuk dalam hal keterbukaan informasi,” tegasnya.

Pemanggilan PLN: Jadwal Segera Ditetapkan

Komisi D DPRD Sumut merencanakan pemanggilan terhadap PLN dalam waktu dekat. Rapat dengar pendapat ini akan menjadi forum klarifikasi dan evaluasi terhadap pelayanan kelistrikan di wilayah Sumatera Utara. DPRD juga berencana melibatkan unsur masyarakat, asosiasi pelaku usaha, dan pihak regulator seperti Dinas ESDM untuk memberi masukan.

“Kami ingin semua pihak hadir. Ini bukan hanya soal pemadaman, tapi juga soal masa depan layanan energi di Sumut,” kata Timbul.

Lebih lanjut, ia berharap hasil pertemuan nanti dapat menghasilkan rekomendasi konkrit yang bisa langsung diimplementasikan oleh PLN, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun komunikasi publik.

 Kebutuhan Energi yang Tak Bisa Ditawar

Pemadaman listrik di Medan dan sekitarnya kembali menjadi pengingat bahwa ketersediaan energi adalah aspek vital dalam kehidupan modern. Masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang cukup, tetapi juga layanan yang profesional, komunikatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Melalui langkah DPRD Sumut yang segera memanggil PLN, publik menaruh harapan besar agar ada perbaikan nyata dalam sistem kelistrikan di Sumatera Utara. Jangan sampai pemadaman bergilir menjadi rutinitas yang merugikan semua pihak, dari rumah tangga hingga sektor industri.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index