JAKARTA - Upaya percepatan pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi I kian intens dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu langkah strategis yang sedang digarap adalah penetapan lokasi (penlok) untuk tambahan lahan yang akan mendukung proyek tol yang juga difungsikan sebagai giant sea wall atau tanggul laut tersebut. Proses administrasi penlok terus dipercepat agar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait penetapan lahan dapat segera diterbitkan.
Diketahui, total luas tambahan lahan untuk ruas tol ini mencapai sekitar 52,65 hektare, yang tersebar di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru pada April 2025, lahan tambahan tersebut mencakup 134 bidang tanah, dengan rincian 65 bidang di Kota Semarang dan 69 bidang di Kabupaten Demak.
Untuk wilayah Kota Semarang, tambahan lahan mencakup 29 bidang di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari; 26 bidang di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk; 9 bidang di Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk; serta 1 bidang di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk. Sedangkan di Kabupaten Demak, penambahan lahan meliputi 18 bidang di Desa Sriwulan dan 51 bidang di Desa Bedono, yang keduanya berada di Kecamatan Sayung.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menegaskan bahwa percepatan penetapan lahan ini menjadi prioritas Pemprov. Hal itu disampaikan usai dirinya melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
“Kami tadi melakukan audiensi dengan Gubernur untuk melaporkan kondisi terkini tentang penetapan lokasi penambahan lahan pada jalan tol Semarang-Demak Seksi I,” ungkap Boedyo.
Menurut Boedyo, proses penlok bermula dari surat permintaan penambahan lahan yang diajukan oleh Ditjen Bina Marga. Pemprov kemudian menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi kepada warga, pendataan awal, hingga konsultasi publik yang saat ini sudah rampung.
Boedyo juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah bidang tanah milik instansi pemerintah yang belum dilengkapi surat pelepasan aset. Namun, merujuk ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 pasal 43, penetapan lokasi proyek tetap dapat diterbitkan oleh Gubernur meski surat pelepasan belum terbit.
“Tahapan sosialisasi, pendataan awal, dan tahapan konsultasi publik sudah dilakukan semua. Memang masih ada yang sedikit kami laporkan kepada Gubernur, yaitu ada bidang tanah instansi pemerintah yang notabene belum mendapatkan pelepasan,” jelasnya.
Lahan tambahan tersebut nantinya akan difungsikan untuk beberapa kebutuhan proyek strategis, termasuk perluasan dua kolam retensi, pelebaran ruas jalan, serta penanganan potensi rob di wilayah pesisir Semarang dan Demak. Kolam retensi Terboyo dan Sriwulan menjadi elemen penting dalam sistem pengendalian banjir rob di kawasan tersebut.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa Tol Semarang-Demak Seksi I merupakan bagian dari solusi jangka panjang dalam penanganan rob yang selama ini merendam kawasan Sayung dan sekitarnya. Jalan tol ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai giant sea wall yang akan melindungi wilayah pesisir dari potensi banjir rob.
“Jalan tol Semarang-Demak ini merupakan upaya kita dalam penanganan rob jangka panjang di Sayung. Kami siapkan kolam retensi besar untuk menampung luapan air agar tidak lagi membanjiri permukiman warga,” tegas Gubernur Ahmad Luthfi dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Kolam Retensi Terboyo yang tengah disiapkan Pemprov memiliki luas hampir 189 hektare dengan kapasitas tampung mencapai 6 juta meter kubik air. Sementara itu, Kolam Retensi Sriwulan seluas 28 hektare mampu menampung lebih dari 1 juta meter kubik air. Keduanya akan menjadi tumpuan pengendalian air dari wilayah Demak dan Kota Semarang.
Selain penanganan jangka panjang melalui pembangunan tol dan kolam retensi, Pemprov Jawa Tengah juga telah mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan langkah intervensi jangka pendek di 22 desa yang terdampak rob di Kecamatan Sayung. Langkah ini dilakukan dengan menugaskan setiap OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mempercepat penanganan di lapangan.
“Saya tak tinggal diam, saya mendorong percepatan. Tahun 2026 nanti (tanggul laut) fungsional,” tegas Gubernur Ahmad Luthfi.
Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian berbagai tahapan administrasi, termasuk penetapan lokasi tambahan lahan, akan menjadi kunci bagi kelancaran pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi I. Jika seluruh tahapan ini berjalan sesuai rencana, maka pembangunan giant sea wall dapat selesai tepat waktu dan fungsional pada 2026 mendatang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dengan berfungsinya tol yang terintegrasi dengan sistem pengendalian rob, kawasan pesisir Semarang-Demak yang selama ini langganan banjir rob dapat bebas dari genangan dan perekonomian warga setempat bisa kembali bergeliat.
