JAKARTA - Di tengah perlambatan pada sisi pendapatan negara, realisasi belanja APBN di wilayah Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan daerah sekitarnya, tercermin dari data fiskal yang dirilis Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dalam laporan terbarunya, Bank Indonesia menyampaikan bahwa belanja negara di wilayah tersebut telah mencapai Rp10,38 triliun hingga akhir triwulan pertama tahun ini.

Angka tersebut mencerminkan realisasi sebesar 18,76% dari total pagu anggaran tahun 2025 untuk Kalimantan Timur. Kinerja ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 2,03% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana realisasi belanja lebih rendah.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, dorongan belanja terutama berasal dari peningkatan penyaluran komponen transfer ke daerah (TKD), yang tumbuh signifikan pada awal tahun ini.

“Bila ditinjau dari komponen pembentuknya, persentase realisasi komponen belanja K/L telah mencapai 12,94% dari pagu 2025 dan komponen transfer ke daerah (TKD) sebesar 21,32% dari pagu 2025,” ujarnya dalam forum diskusi bersama media.

TKD menjadi salah satu motor utama peningkatan belanja negara di Kaltim. Secara tahunan, transfer ini meningkat sebesar 16,39%. Dalam rincian lebih lanjut, Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh sebesar 15,51%, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik melonjak hingga 35,50%.

Kenaikan ini bukan hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam membiayai pembangunan fisik, tetapi juga mendukung layanan dasar di daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya yang menjadi bagian dari DAK Non Fisik.

“Pagu belanja K/L di wilayah Kaltim tahun 2025 senilai Rp16,92 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk Kementerian PUPR dalam rangka pembangunan infrastruktur IKN yang merupakan bagian dari komponen belanja modal,” tambah Budi.

Pernyataan tersebut menandakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap menjadi prioritas strategis dalam struktur fiskal nasional. Porsi belanja kementerian/lembaga di wilayah ini banyak terserap untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas dasar pemerintahan, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan inti pemerintahan IKN.

Jika dilihat dari sisi struktural, APBN di Kalimantan Timur memiliki peran penting tidak hanya sebagai alat distribusi fiskal, tetapi juga sebagai stimulan ekonomi lokal. Hal ini relevan dengan strategi nasional yang mengedepankan pemerataan pembangunan lintas wilayah, serta penguatan kapasitas fiskal daerah melalui TKD.

Selain itu, kinerja positif belanja juga menunjukkan bahwa berbagai institusi di wilayah tersebut, baik pemerintah pusat melalui K/L maupun pemerintah daerah, mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan program di lapangan. Dalam banyak kasus, salah satu tantangan utama realisasi APBN di awal tahun adalah keterlambatan proses administratif dan kesiapan pelaksanaan. Namun, data ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisasi.

Penting dicatat bahwa peningkatan realisasi belanja bukan hanya soal penyerapan anggaran semata. Di balik itu terdapat dampak ekonomi lanjutan berupa penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi lokal, serta pertumbuhan sektor jasa dan konstruksi yang menjadi mitra pemerintah.

Bank Indonesia juga menekankan bahwa optimalisasi belanja harus tetap diikuti dengan penguatan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan. Mengingat sebagian besar belanja diarahkan pada proyek-proyek besar seperti pembangunan IKN, maka sinergi antara kementerian teknis, pemda, dan pihak swasta menjadi kunci suksesnya pelaksanaan.

Selain penguatan belanja modal, keberlanjutan TKD juga menjadi elemen penting yang harus diperhatikan. Transfer ke daerah bukan hanya berfungsi sebagai distribusi fiskal, tetapi juga sebagai bentuk penguatan fiskal daerah yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di luar wilayah inti IKN, khususnya di kawasan hinterland seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan.

Pada saat yang sama, peran Bank Indonesia dalam memantau efektivitas fiskal di daerah tidak hanya sebatas penyedia data. Dalam banyak hal, BI berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan pandangan makroekonomi daerah, mendukung koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta menjadi katalis dalam pemanfaatan anggaran yang efisien.

Ke depan, arah belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan terus diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif, penguatan daya saing wilayah, serta penyediaan infrastruktur berkelanjutan.

Melalui sinergi belanja K/L dan transfer ke daerah, Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya menjadi pusat pembangunan baru, tetapi juga model percepatan fiskal daerah yang berhasil mendorong efisiensi, kolaborasi, dan daya dorong ekonomi regional.