JAKARTA - Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menyambut dengan antusias Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, pada Kamis, 15 Mei 2025. Kunjungan ini turut dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Utara.
Agenda kunjungan ini menjadi momen penting untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, serta investasi daerah di Kabupaten Batu Bara. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara menilai pertemuan ini sebagai langkah nyata sinergi lintas lembaga dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir timur Sumatera Utara tersebut.
Baharuddin Siagian Tegaskan Komitmen Pembangunan Ramah Lingkungan
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin Siagian menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Komisi D DPRD Sumut dan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Kunjungan kerja ini sangat penting bagi kami untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama atas berbagai tantangan yang kami hadapi, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan dan percepatan investasi daerah,” ujar Baharuddin dalam sambutannya.
Menurutnya, wilayah Batu Bara memiliki potensi besar baik dari sektor industri, pelabuhan, hingga pariwisata. Namun, pengembangan potensi tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab lingkungan. Ia menekankan bahwa Pemkab Batu Bara menginginkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan.
Komisi D DPRD Sumut Dorong Optimalisasi Regulasi dan Pengawasan
Komisi D DPRD Provinsi Sumut yang membidangi infrastruktur, lingkungan hidup, dan kehutanan mengapresiasi kesiapan dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menerima masukan dan aspirasi. Ketua Komisi D DPRD Sumut, melalui perwakilannya, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan di daerah tetap sejalan dengan regulasi provinsi maupun nasional, terutama dalam aspek lingkungan dan investasi yang kini menjadi sorotan publik,” ungkap salah satu anggota Komisi D dalam pertemuan tersebut.
Komisi D juga menyoroti pentingnya peran DLHK Provsu dalam memberikan asistensi teknis dan pendampingan kepada daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan limbah industri, rehabilitasi hutan, serta pengendalian pencemaran lingkungan.
Sorotan pada Isu Lingkungan: Limbah dan Rehabilitasi Hutan
Salah satu isu krusial yang menjadi pembahasan dalam forum ini adalah terkait limbah industri dan aktivitas tambang di wilayah Batu Bara. Beberapa laporan menyebutkan adanya potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri yang kurang pengawasan.
Menanggapi hal ini, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas usaha di daerah yang berisiko merusak lingkungan.
“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka memperketat pengawasan dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar tetap patuh terhadap regulasi lingkungan,” jelas pejabat dari DLHK Provsu.
Selain itu, program rehabilitasi hutan juga menjadi perhatian, mengingat Kabupaten Batu Bara memiliki kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang penting bagi keseimbangan ekosistem. DLHK mengajak Pemkab Batu Bara untuk bersama-sama merumuskan rencana kerja strategis dalam menjaga kelestarian hutan dan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
Percepatan Investasi dan Reformasi Pelayanan
Di sisi lain, kehadiran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut turut menggarisbawahi pentingnya upaya percepatan investasi di daerah. Perwakilan dari DPMPTSP Provsu menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung Kabupaten Batu Bara dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
“Batu Bara memiliki posisi strategis dengan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung yang menjadi magnet investasi. Kita harus memperkuat integrasi layanan dan penyederhanaan perizinan agar investor merasa nyaman dan yakin berinvestasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara DPMPTSP kabupaten dengan provinsi dalam hal data dan informasi peluang investasi. Digitalisasi pelayanan publik, menurutnya, menjadi kunci dalam mempercepat proses perizinan dan mencegah praktik korupsi serta pungutan liar.
Arah Pembangunan Batu Bara: Berbasis Potensi Lokal dan Berwawasan Lingkungan
Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Batu Bara saat ini difokuskan pada penguatan sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, logistik, pertanian modern, dan pariwisata pesisir. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengembangan tersebut tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, bukan hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar sinergi dengan DPRD Sumut dan OPD provinsi terus terjalin secara berkelanjutan dalam bentuk program kerja yang konkret dan terukur.
Sinergi Pusat-Daerah dalam Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi Sumut bersama DLHK dan DPMPTSP Provsu ke Kabupaten Batu Bara menjadi wujud nyata sinergi antara legislatif, eksekutif, dan OPD dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Fokus pada pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian kawasan hutan, serta percepatan investasi menjadi tiga pilar utama dalam diskusi yang produktif tersebut.
Pertemuan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membuka diri terhadap masukan dan pengawasan dari berbagai pihak, guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi, diharapkan Kabupaten Batu Bara mampu menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.