JAKARTA - Bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terus menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat kurang mampu. Hingga triwulan II 2025, penyaluran dana bansos—meliputi PKH dan bantuan pangan non tunai (BPNT)—telah mencapai lebih dari Rp20 triliun, menyentuh jutaan keluarga penerima manfaat (KPM). Meski jumlah besar, prosesnya tidak serta-merta langsung otomatis; masyarakat perlu memahami alur pengecekan dan syarat agar bantuan cair dengan tepat.
Masyarakat yang merasa berhak memastikan status dan jadwal pencairan bantuan kini bisa melakukannya secara mandiri melalui laman Kementerian Sosial. Proses verifikasi data yang ketat dipakai agar dana dapat tersalurkan tepat sasaran. Sayangnya, sebagian KPM masih belum menerima karena proses migrasi dari PT Pos ke Bank Himbara—yang melibatkan prosedur seperti pembukaan rekening dan kartu ATM.
Mengapa PKH Berdampak Besar?
- Baca Juga Proyek Tol dan Infrastruktur Tahun 2026
Menteri Sosial mengungkapkan bahwa jumlah KPM yang menerima PKH tak sedikit—sekitar 8 juta keluarga, atau 80% dari target total penerima. Nilai dana yang disalurkan untuk bantuan ini mencapai hampir Rp6 triliun pada triwulan kedua. Penyebaran dana tersebut dilakukan berdasarkan instruksi presiden, dengan tujuan menjaga stabilitas konsumsi sekaligus mendorong ekonomi lokal.
PKH berupaya menjangkau berbagai kelompok rentan—ibu hamil, anak usia dini, pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas—melalui kanal bantuan rutin. Besarannya berbeda sesuai kategori:
Ibu hamil & anak usia dini: Rp750.000 per triwulan
Siswa SD: Rp225.000 per triwulan
Siswa SMP: Rp375.000 per triwulan
Siswa SMA: Rp500.000 per triwulan
Lansia & disabilitas berat: Rp600.000 per triwulan
Penyaluran dana triwulanan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan dasar dan pendidikan keluarga penerima.
Tantangan Migrasi Saluran Distribusi
Sistem distribusi PKH sebelumnya menggunakan PT Pos, namun kini bergeser ke bank-bank BUMN (Himbara). Alur migrasi mencakup tahapan pembukaan rekening kolektif (Burekol) yang mencakup pembuatan dan distribusi kartu ATM per desa, pencocokan data identitas, hingga validasi ke sistem. Akibatnya, sejumlah KPM—sebagian besar karena penerima baru—belum menerima dana akibat proses ini.
Selama migrasi, sekitar 1,3 juta KPM eksisting serta 629 ribu penerima baru mengalami "exclusion error" karena sebelumnya tidak tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kini, data yang digunakan adalah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga turut memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang berhak.
Cara Mudah Cek Penerima dan Jadwal Pencairan
Untuk mengetahui apakah Anda mendapatkan PKH tahap 2 tahun 2025, kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id atau gunakan aplikasi Cek Bansos. Langkahnya cukup mudah:
Masuk ke menu Cek Bansos
Isi data wilayah—provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan
Masukkan nama lengkap sesuai KTP
Tekan tombol “Cari Data”
Jika muncul “YA” pada kolom bantuan PKH dan periode “APR–JUN 2025”, artinya dana telah disetujui dan segera cair. Bagi masyarakat yang ingin detail tanggal pencairan, dapat menghubungi kantor desa atau pendamping PKH di wilayah masing-masing.
Mengapa Verifikasi dan Validasi Perlu
PKH melibatkan dua tahap utama: verifikasi data di Kemensos dan validasi final sebelum pencairan. Tanpa validasi akhir, status “terdaftar” bukan jaminan dana akan langsung masuk rekening. Pengecekan mandiri menjadi kunci agar masyarakat tidak tergantung pada kabar lewat orang lain.
Proses ini juga mengatasi berbagai kendala—terutama soal data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau mutasi penerima. Dengan begitu, pemerintah dapat membatasi penyalahgunaan dana dan meningkatkan efisiensi penyaluran.
Begini Jika Belum Menerima Dana
Bagi yang belum menerima meski terdata sebagai KPM, ada beberapa hal yang bisa dicek:
Rekening belum dibuat: terutama bagi penerima baru yang belum memiliki ATM.
Masih proses migrasi Burekol: tunggu distribusi kartu rutin.
Exclusion error: verifikasi ulang data ke pendamping lokal.
Gangguan teknis: hubungi call center Kemensos jika ada masalah sistem.
Selama proses ini berlangsung, kesiapan KPM untuk melakukan pengecekan mandiri tetap penting agar tim pemerintah dapat bantur cepat.
Dampak Ekonomi Jangka Panjang
Program PKH bukan sekadar bantuan tunai, tapi instrumen strategis untuk memicu pertumbuhan ekonomi dari dasar. Dengan meningkatkan daya beli keluarga miskin secara menyeluruh, pemerintah berharap program ini akan mendorong permintaan lokal—mulai dari kebutuhan pangan hingga akses pendidikan.
Distribusi yang lebih tepat dan minim gangguan mutlak dilakukan agar target peningkatan kesejahteraan tidak terhambat.
Cek Sekarang Agar Tak Ketinggalan
Penyaluran bansos PKH tahap kedua telah berjalan dan menjangkau jutaan keluarga. Namun, peralihan metode distribusi meminta kesabaran ekstra dari masyarakat. Untuk memastikan bantuan cair, lakukan pengecekan mandiri lewat situs atau aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Jika status tercatat namun belum cair, segera hubungi pendamping lokal atau kantor desa untuk memastikan proses migrasi rekening sudah benar. Ingat, bantuan senilai ratusan ribu per triwulan adalah bentuk nyata wujud pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat.
Pastikan akun saluran resmi dan data valid agar Anda tidak ketinggalan. Semoga bantuan ini segera sampai ke tangan yang tepat, dan memberi dampak positif bagi keluarga penerima.