JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan agenda ambisius untuk pembangunan infrastruktur jalan tol pada tahun 2026. Dari 16 proyek yang tercatat dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, hanya 10 proyek yang masih dalam proses pembangunan dan menjadi fokus utama pemerintah. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tetap diterapkan, namun dengan pendekatan yang lebih mandiri dari sisi konstruksi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Rachman Arief Dienaputra menegaskan, pemerintah tidak lagi memberikan dukungan konstruksi secara langsung pada proyek KPBU. “Pak Menteri sudah menegaskan untuk KPBU tidak ada dukungan pemerintah dukungan konstruksinya. Jadi harus kita mengandalkan dari tarif,” ujar Rachman. Dukungan pemerintah akan lebih difokuskan pada pengembangan kawasan untuk memastikan proyek jalan tol ramai pengguna sehingga memberikan balik modal yang signifikan bagi badan usaha.

Daftar Proyek Jalan Tol Prioritas

Sepuluh proyek jalan tol yang menjadi fokus pada 2026 meliputi:

Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)

Tol Serang-Panimbang

Tol Semarang-Demak

Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo

Tol Kediri-Tulungagung

Tol Probolinggo-Banyuwangi

Tol Jakarta-Cikampek II Selatan

Tol Yogyakarta-Bawen

Tol Akses Pelabuhan Patimban

Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami

Selain proyek prioritas tersebut, pemerintah juga menyiapkan pelelangan untuk beberapa ruas tol baru, termasuk Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).

Alokasi Anggaran dan Pembangunan Jalan Nasional

Pagu indikatif Kementerian PU untuk Tahun Anggaran 2026 disetujui sebesar Rp 70,86 triliun. Anggaran ini sebagian besar dialokasikan untuk bidang Bina Marga, pembangunan jalan nasional, preservasi jalan, pembangunan jembatan, serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi. Dody Hanggodo, Menteri PU, menekankan bahwa fokus pembangunan jalan nasional bertujuan memperkuat konektivitas wilayah, mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat jaringan irigasi dan normalisasi sungai.

“Fokusnya memperkuat irigasi, baik irigasi primer, sekunder hingga tersier, serta infrastruktur konektivitas pendukung ketahanan pangan,” jelas Dody.

Rincian Prioritas Infrastruktur

Bidang Bina Marga mendapatkan alokasi Rp 31,80 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan jalan baru sepanjang 152 kilometer, peningkatan kapasitas jalan dan preservasi 1.113 kilometer, preservasi jembatan sepanjang 29.241 meter, serta pembangunan flyover/underpass 362 meter. Selain itu, pembangunan jalan tol baru sepanjang 26,54 kilometer juga termasuk dalam prioritas.

Bidang sumber daya air dialokasikan Rp 20,51 triliun, digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi 15.000 hektar, pengendali banjir 16 kilometer, pengaman pantai 4 kilometer, penyediaan air baku 0,3 meter kubik per detik, serta pembangunan 15 bendungan yang sedang berjalan.

Bidang Cipta Karya mendapatkan Rp 4,11 triliun untuk perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 6.731 sambungan rumah (SR), pengelolaan air limbah 400 KK, dan pembangunan 1 bangunan gedung.

Sementara itu, Bidang Prasarana Strategis menerima Rp 13,53 triliun untuk pembangunan 1.000 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, 100 sekolah rakyat, lima perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta pembangunan infrastruktur prasarana ekonomi, olahraga, cagar budaya, kesehatan, peribadatan, dan fasilitas strategis lainnya. Sisanya, Rp 0,91 triliun, digunakan untuk dukungan manajemen seperti gaji pegawai dan operasional kantor.

Skema KPBU Baru dan Harapan Pemerintah

Dengan skema KPBU baru, pemerintah berharap badan usaha dapat mengoptimalkan pengembangan kawasan di sekitar jalan tol untuk meningkatkan tarif tol dan mengurangi masa konsesi. Hal ini diyakini dapat memicu proyek jalan tol lebih efisien dan memberikan manfaat jangka panjang.

Rachman menambahkan, pengembangan kawasan juga bertujuan menciptakan area yang ramai pengguna dan memaksimalkan keuntungan bagi badan usaha, sehingga proyek KPBU menjadi lebih berkelanjutan.

Dampak terhadap Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Investasi infrastruktur jalan tol tidak hanya mendorong konektivitas antarwilayah, tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan jaringan jalan tol yang terintegrasi, distribusi pangan menjadi lebih cepat dan efisien, mendukung stabilitas harga, serta membantu masyarakat mendapat akses bahan pokok dengan lebih mudah.

Pembangunan irigasi dan pengendalian banjir turut diperkuat untuk menjamin produktivitas pertanian, yang menjadi tulang punggung swasembada pangan nasional.

Harapan Pemerintah di 2026

Ke depan, Kementerian PU menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, badan usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan strategi yang matang, proyek jalan tol dan infrastruktur pendukung lainnya diharapkan mampu meningkatkan mobilitas, memperkuat ekonomi lokal, dan mendukung ketahanan nasional.

Selain itu, monitoring dan evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan target pembangunan tercapai sesuai perencanaan.

Dengan alokasi Rp 70,86 triliun yang telah disetujui, pemerintah optimis pembangunan jalan tol dan infrastruktur pendukung lainnya pada 2026 akan berjalan lancar, memperkuat konektivitas wilayah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional.