JAKARTA - Dalam upaya mendorong kemajuan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan teknologi digital secara menyeluruh. Melalui sinergi berbagai perusahaan pelat merah, program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih kini diarahkan menjadi ekosistem koperasi modern yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa kementeriannya bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) saat ini tengah membangun sistem digital yang akan memantau aktivitas keuangan dan distribusi barang di koperasi-koperasi desa. Inisiatif ini merupakan bagian penting dari strategi digitalisasi yang ingin diterapkan secara nasional, terutama untuk memperkuat tata kelola koperasi.

"Kita lagi bangun sistem digital dengan Telkom, ini lagi dibangun sistemnya mungkin akhir bulan ini akan kita mulai," jelas Kartika dalam sebuah pertemuan di Bandung.

Sistem digital ini tidak hanya akan mempermudah pencatatan transaksi, namun juga memberikan pelaporan otomatis yang dapat diakses secara berkala. Hal ini mencakup pencairan dana dari bank-bank milik negara (Himbara), pembelian dan penjualan barang, hingga informasi mengenai stok barang di koperasi. Dengan data yang terintegrasi, diharapkan pengawasan menjadi lebih mudah dan risiko penyimpangan dana dapat ditekan.

"Jadi harapan kita itu secara bulanan akan muncul laporan otomatis setiap koperasi itu, berapa pinjaman (bank) Himbara yang cair, jadi barang berapa, dijual berapa, dan stok berapa, itu akan muncul secara sistem yang dibangun oleh Telkom," lanjutnya.

Langkah berikutnya adalah menghubungkan sistem pembayaran koperasi dengan layanan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Integrasi ini ditujukan untuk menciptakan sistem pembayaran non-tunai secara menyeluruh dalam aktivitas koperasi, sehingga setiap transaksi dapat tercatat dan diminimalkan potensi penyalahgunaan dana.

"Kita sangat menghindari supaya sebisa mungkin tidak banyak 'cash' yang beredar, karena kita menghindari adanya 'fraud'. Jadi kita harapkan sebagian besar transaksi tercatat secara elektronik," tegas Kartika.

Digitalisasi yang tengah dikembangkan ini tidak hanya mencakup sistem keuangan, tetapi juga aspek distribusi logistik koperasi. PT Pos Indonesia (Persero) disiapkan sebagai aktor utama dalam sistem distribusi terpadu, yang kelak akan mengelola pengadaan dan pengiriman barang, termasuk produk-produk bersubsidi seperti beras dan pupuk.

"'Ordering' nanti lewat Pos semua, Pos yang akan mengirim barang seperti beras Bulog SPHP. Sekarang distribusinya masih sendiri-sendiri, ke depan akan dipegang oleh Pos agar lebih efisien," ujarnya.

Dengan model distribusi yang lebih terstruktur, pemerintah berharap efisiensi logistik di sektor koperasi dapat meningkat drastis. Selama ini, distribusi barang dilakukan oleh masing-masing koperasi secara mandiri, yang dinilai belum optimal dan berpotensi menimbulkan inefisiensi di lapangan.

Kartika juga menambahkan bahwa target dari seluruh sistem integrasi ini adalah rampung pada akhir tahun 2025. Proyek ambisius ini mencakup integrasi teknologi informasi dari Telkom, sistem pembayaran dari BRI, serta distribusi logistik dari Pos Indonesia dan (Perum) Bulog. Dengan demikian, koperasi di seluruh Indonesia diharapkan dapat terlibat dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan BUMN.

"Kita lagi menunggu sistem IT-nya Telkom, dan akan mendorong sistem logistiknya (Perum) Bulog. Jadi akhir tahun ini semuanya, Telkom, Bulog, Pos harus selesai dan menjadi ekosistem kolaborasi koperasi dan BUMN," ujarnya lebih lanjut.

Proyek transformasi ini mencerminkan visi pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan berbasis teknologi. Koperasi, sebagai salah satu tulang punggung ekonomi desa, dinilai perlu beradaptasi dengan kemajuan zaman agar tetap relevan dan berdaya saing. Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal membuka akses yang lebih luas bagi pelaku koperasi terhadap layanan keuangan, logistik, dan informasi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Melalui kolaborasi yang dirancang secara sistemik ini, kementerian berharap seluruh koperasi desa akan memiliki kemampuan manajerial dan operasional yang lebih baik. Pemanfaatan data secara real-time juga akan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat di tingkat pengelola koperasi.

Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya BUMN untuk menjangkau dan memberdayakan masyarakat desa melalui pendekatan teknologi. Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana digitalisasi dapat menjadi jembatan antara modernisasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan roadmap yang telah disusun dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah optimistis bahwa digitalisasi koperasi tidak hanya akan memperkuat ekosistem ekonomi desa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai institusi yang profesional dan modern.