JAKARTA - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Ahmad Nawardi, menekankan pentingnya percepatan program literasi dan inklusi keuangan yang menyasar langsung ke desa-desa pelosok. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan reses ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Timur, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Mendorong Akses Keuangan di Wilayah Perdesaan
Ahmad Nawardi menyatakan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal masih terbatas di banyak daerah pedesaan. Menurutnya, untuk mewujudkan inklusi keuangan yang merata, perlu ada upaya bersama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa pelosok juga memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya,” ujarnya.
Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS)
Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, OJK Regional Jawa Timur telah menginisiasi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui sosialisasi dan edukasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Beberapa desa yang telah menjadi lokasi implementasi program EKI antara lain Desa Dolokgede di Kabupaten Bojonegoro, Desa Bejijong di Kabupaten Mojokerto, Desa Krenceng dan Desa Kemloko di Kabupaten Blitar, Desa Gubug Klakah di Kabupaten Malang, dan Desa Peger Kulon di Kabupaten Jember .
Selain itu, OJK juga meluncurkan program Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) untuk memperluas akses keuangan syariah di lingkungan pondok pesantren. Program ini mencakup peningkatan literasi keuangan kepada santri dan pengurus pondok pesantren, optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah, serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri di sekitar pondok pesantren .
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Jawa Timur
OJK Regional Jawa Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayahnya. Pada tahun 2024, OJK mencatatkan sebanyak 640 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, dengan total peserta sebanyak 162.934 orang dari berbagai segmen masyarakat
Selain itu, OJK juga mencatatkan pembukaan 6.978 rekening dengan total transaksi sebesar Rp88,96 miliar. Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, OJK mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran konten literasi keuangan yang dapat diakses tanpa batasan lokasi dan waktu .
Sinergi antara Pemerintah, Lembaga Keuangan, dan Masyarakat
Ahmad Nawardi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mewujudkan inklusi keuangan yang merata. Ia berharap kolaborasi ini dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani oleh layanan keuangan formal.
“Kami berharap dengan adanya sinergi ini, masyarakat di desa-desa pelosok dapat merasakan manfaat dari layanan keuangan yang aman dan terpercaya,” tambahnya.
Harapan ke Depan
Melalui program-program seperti EKI dan EPIKS, diharapkan masyarakat di wilayah perdesaan dapat lebih memahami dan memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Ahmad Nawardi juga mengingatkan bahwa literasi dan inklusi keuangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga keuangan, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program-program tersebut demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
Upaya percepatan literasi dan inklusi keuangan di desa-desa pelosok merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan akses terhadap layanan keuangan formal dapat merata, sehingga masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Melalui program-program seperti EKI dan EPIKS, serta dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat mewujudkan inklusi keuangan yang sesungguhnya, khususnya di wilayah perdesaan.
