JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan fokusnya pada optimalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ambisi yang disampaikan bukan sekadar angka Rp813 triliun melainkan refleksi potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui pengelolaan aset negara secara cermat dan strategis. Target ini menjadi pusat perhatian publik, termasuk di media sosial, karena menunjukkan tekad pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Angka Rp813 triliun muncul dari proyeksi nilai ekonomi yang dihasilkan melalui pengelolaan aset oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Momen saat Presiden Prabowo menyebut USD50 miliar yang bila dikonversi menjadi rupiah mencapai sekitar Rp813,8 triliun viral di platform TikTok melalui akun klip4sw, menandai perhatian masyarakat terhadap peran strategis BUMN dalam perekonomian.

Menanggapi target tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengeksekusi arahan tersebut secara maksimal. “Kami akan upayakan semaksimal mungkin. Baik dari sisi investasi, pengelolaan aset, maupun ekuitas yang kami miliki. Semua ini akan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja kami ke depan,” ujar Rosan di Kompleks Parlemen.

Rosan menekankan bahwa Rp813 triliun bukan target kas yang harus disetor langsung ke negara, melainkan proyeksi dampak ekonomi dari seluruh aktivitas pengelolaan aset BUMN. Strategi ini meniru pola pengelolaan lembaga investasi negara lain di dunia, seperti Sovereign Wealth Fund (SWF), yang berfokus pada pengembangan nilai aset untuk mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

Pendapat serupa disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun. Menurutnya, angka yang dikemukakan Presiden Prabowo lebih menggambarkan efek ekonomi menyeluruh yang bisa dihasilkan oleh Danantara, bukan target penerimaan langsung dari BUMN. Artinya, angka ini mencerminkan kekuatan aset negara bila dikelola secara optimal, bukan sekadar nominal kas yang masuk ke APBN.

Dalam menjalankan strategi ini, Danantara berencana mencontoh praktik terbaik SWF internasional, sambil tetap memprioritaskan penguatan ekonomi domestik. Rosan menyatakan pihaknya tengah menyusun strategi investasi jangka panjang, termasuk kemungkinan ekspansi global, tetapi tanpa melupakan fokus utama: memaksimalkan manfaat ekonomi dari aset BUMN bagi masyarakat dan negara.

Langkah efisiensi internal juga menjadi perhatian Danantara. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN, yang diklaim bisa menghemat hingga Rp8 triliun per tahun. Langkah ini menunjukkan bahwa upaya bukan hanya pada pencapaian angka besar, tetapi juga pada penataan budaya kerja agar lebih efisien, profesional, dan akuntabel.

Dorongan Presiden Prabowo terhadap penguatan BUMN tidak lepas dari tujuan menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, BUMN yang produktif dapat berkontribusi signifikan, bahkan potensial mengubah defisit menjadi surplus dalam jangka panjang. Aset negara yang sebelumnya pasif diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, dan melalui peran Danantara sebagai superholding, seluruh potensi ini diharapkan bisa dimaksimalkan.

Meski target Rp813 triliun terdengar ambisius, pengawasan ketat menjadi kunci agar realisasi angka tersebut tidak sekadar janji politik. Beberapa pengamat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses investasi. Rosan menegaskan, Danantara siap diaudit oleh BPK maupun KPK untuk memastikan pengelolaan aset dilakukan secara terbuka dan profesional.

Seiring besarnya dana dan ekspektasi publik, kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan muncul. Oleh karena itu, seluruh proses investasi diharapkan murni untuk kemajuan ekonomi, bukan untuk kepentingan politik tertentu. Publik menaruh harapan besar agar pengelolaan aset negara bisa menjadi mesin penggerak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Ambisi besar ini juga menandai kesempatan bagi Indonesia untuk menempatkan BUMN sebagai lembaga strategis yang bukan hanya menyumbang pendapatan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui inovasi, efisiensi, dan investasi terukur. Target Rp813 triliun menjadi tolok ukur sejauh mana profesionalisme dan efektivitas pengelolaan aset negara bisa tercapai.

Tugas besar kini berada di pundak Danantara dan jajaran manajemennya. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi, efisiensi, dan profesionalisme lembaga pengelola aset negara. Jika dilaksanakan secara bertanggung jawab, target besar itu bukan hal mustahil; sebaliknya, bila hanya menjadi jargon politik, masyarakat akan kembali menunggu janji yang tak kunjung terwujud.

Dengan pendekatan yang sistematis dan manajemen aset yang optimal, BUMN bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Target Rp813 triliun bukan hanya angka simbolik, tetapi cerminan ambisi Indonesia untuk menjadikan aset negara sebagai motor penggerak ekonomi, membuka peluang investasi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.