JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menegaskan posisi strategis provinsinya dalam peta energi terbarukan nasional. Di tengah upaya transisi energi bersih, potensi panas bumi di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, menjadi sorotan utama sebagai aset penting dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sebuah dialog bertajuk Re-Industrialisasi dan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas yang digelar Forum Dialog Nusantara (FDN) di Jakarta Selatan, Gubernur Melki menegaskan, “NTT sudah diputuskan sebagai provinsi renewable energy. Maka seluruh potensi energi terbarukan termasuk panas bumi harus kita dorong dan kembangkan.”
Potensi Besar Poco Leok dalam Rencana Energi Terbarukan NTT
Potensi panas bumi di Poco Leok tidak hanya menjadi harapan bagi NTT untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam peta energi nasional. Sebagai provinsi yang kaya sumber daya alam terbarukan, NTT didorong untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar mampu menopang pertumbuhan industri dan memenuhi kebutuhan listrik secara berkelanjutan.
Namun, upaya ini tidak selalu berjalan mulus. Di tengah dukungan pemerintah daerah, terdapat narasi dan isu yang berkembang di masyarakat yang terkadang justru menghambat proses transformasi energi bersih tersebut.
Menepis Tuduhan dan Isu Negatif
Gubernur Melki menanggapi berbagai isu yang beredar, termasuk tuduhan yang tidak berdasar terkait proyek panas bumi di Poco Leok. Ia mengkritik keras fitnah-fitnah yang diarahkan kepadanya maupun kepala daerah lain yang mendukung pengembangan energi bersih tersebut.
“Saya dibilang terima uang dari pengembang panas bumi, paling gampang dicek sajalah. Jangan main fitnah. Ini soal kepentingan masa depan energi dan pembangunan di NTT,” tegasnya.
Menurut Melki, penting untuk melihat fakta dan mendasari kritik dengan data yang benar. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan bukan berarti menutup mata terhadap kekhawatiran masyarakat, melainkan harus dijalankan dengan pendekatan yang dialogis dan transparan.
Dialog dan Keterbukaan: Kunci Membangun Kepercayaan
Gubernur Melki menyampaikan bahwa dirinya secara langsung terjun ke lapangan, bertemu dengan warga di Poco Leok untuk membuka ruang dialog. Pendekatan ini dilakukan agar segala kekhawatiran bisa disampaikan dan dicari solusinya bersama-sama.
“Saya masuk langsung ke Poco Leok pertama kali, bertemu warga untuk berdialog. Bahkan kelompok yang selama ini kontra mau menerima kehadiran pemerintah. Artinya, ruang dialog itu masih terbuka,” ujarnya.
Dialog menjadi cara utama dalam meredam potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat adanya proyek besar yang menyangkut lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Melki menegaskan bahwa dialog harus dijaga agar tidak terganggu oleh provokasi atau narasi yang memecah belah.
Studi Kasus Positif: Proyek Panas Bumi Ulumbu
Sebagai contoh nyata, Gubernur Melki menyebutkan proyek panas bumi di Ulumbu yang telah berjalan selama 13 tahun dengan hasil yang baik. Proyek tersebut berhasil menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar tanpa menimbulkan isu lingkungan yang serius.
“Di Ulumbu itu sudah berjalan 13 tahun. Tidak ada isu lingkungan, bagi hasilnya baik, keamanan dan CSR-nya juga jalan. Hal itu bisa jadi rujukan bahwa panas bumi bisa diterima jika dikelola dengan baik,” jelasnya.
Pengalaman positif Ulumbu menjadi model bagi pengelolaan panas bumi di Poco Leok dan wilayah lain di NTT. Dengan prinsip keadilan dan transparansi, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama demi manfaat bersama.
Prinsip Keadilan dan Evaluasi Berkala
Meski optimistis, Melki juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan dalam setiap tahapan proyek panas bumi. Pemerintah tidak segan melakukan evaluasi atau bahkan menghentikan proyek jika ditemukan dampak negatif yang merugikan masyarakat atau lingkungan.
“Kalau masyarakat setuju, proyek bisa jalan. Kalau tidak, ya kita evaluasi. Tapi jangan rusak harmoni sosial dengan cara-cara yang tidak jujur. Yang utama itu dialog,” tandasnya.
Pemerintah berharap agar semua pihak saling menghargai proses dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan fakta lapangan.
Waspada Terhadap Penggerak Penolakan yang Tidak Transparan
Gubernur Melki juga menyoroti adanya gerakan penolakan proyek panas bumi yang menurutnya tidak murni berasal dari masyarakat setempat. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang menggerakkan aksi penolakan dengan narasi yang sistematis dan tersusun, bahkan menggunakan bahasa Inggris untuk poster dan kampanye digital.
“Poster-poster berbahasa Inggris yang rapi, narasi-narasi digital yang tersusun sistematis—itu bukan dari warga biasa. Ada yang main di belakang. Ini tidak fair,” ungkapnya.
Isu ini menambah kompleksitas dalam proses pembangunan energi bersih dan menuntut kecermatan pemerintah serta masyarakat dalam menilai setiap informasi yang beredar.
Harapan untuk Masa Depan Energi Bersih yang Harmonis
Di akhir pernyataannya, Gubernur Melki menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membuka ruang dialog dan menjalin komunikasi dengan seluruh pihak.
“Energi panas bumi adalah masa depan. Tapi masa depan itu tidak boleh dibangun di atas konflik dan luka sosial. Mari duduk bersama, bicara, dan putuskan secara adil,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi panggilan untuk membangun sinergi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak pengembang dalam mewujudkan masa depan energi yang berkelanjutan dan damai di NTT.
