JAKARTA - Komitmen meningkatkan kualitas layanan publik menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Banten dan PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports. Pertemuan tersebut menandai babak baru kolaborasi strategis guna mendukung pelayanan yang tidak hanya menyasar kawasan bandara, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

Gubernur Banten Andra Soni yang memimpin langsung kunjungan kerja ke kantor pusat PT Angkasa Pura Indonesia, menyampaikan urgensi sinergi lintas sektor demi optimalisasi fungsi Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang utama Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Andra disambut langsung oleh Direktur Utama Muhammad Rizal Pahlevi dan jajaran direksi lainnya.

Menurut Andra Soni, Bandara Soekarno-Hatta bukan sekadar fasilitas transportasi udara, tetapi merupakan simbol utama mobilitas nasional yang berada dalam wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi erat antara pemerintah daerah, kabupaten/kota, serta manajemen bandara agar pelayanan publik dapat ditingkatkan secara komprehensif.

“Kami melakukan banyak diskusi untuk bagaimana kolaborasi dalam hal pelayanan bandara di Provinsi Banten,” ujarnya. Ia menekankan bahwa sinergi bukan hanya menyasar aspek teknis operasional bandara, tetapi juga menyangkut wilayah sekitar yang terdampak langsung oleh aktivitas bandara.

Dalam konteks tersebut, Andra menggarisbawahi pentingnya sosialisasi terkait Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), yang menurutnya memerlukan keterlibatan lintas pemerintahan daerah. Ia menyebutkan bahwa Pemprov Banten akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang untuk mendorong pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi keselamatan penerbangan.

“Itu mesti libatkan banyak pihak, salah satu Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Kami sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat di daerah akan melakukan koordinasi dan fasilitasi agar kita bisa berikan supporting kepada Bandara Soekarno-Hatta,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Pemprov Banten berperan sebagai jembatan antara kebutuhan pengelola bandara dan kepentingan masyarakat lokal. Pendekatan ini dinilai krusial, mengingat peran vital Bandara Soekarno-Hatta yang telah berkembang menjadi bandara bertaraf internasional, dengan standar pelayanan yang semakin tinggi.

Dari sisi operator bandara, Muhammad Rizal Pahlevi menyambut baik sinergi yang terus dibangun bersama Pemprov Banten. Menurutnya, perjalanan PT Angkasa Pura Indonesia sebagai pengelola bandara tak bisa dilepaskan dari dukungan dan koordinasi yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Provinsi Banten.

“Keberadaan sampai titik ini bahwa Soekarno-Hatta menjadi bintang empat kelas dunia tentu atas peran koordinasi kami dengan Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota Tangerang,” ujar Rizal Pahlevi.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai bentuk dukungan yang diberikan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin inklusif, baik di dalam kawasan bandara maupun di luar kawasan yang terdampak aktivitas penerbangan.

Rizal menyebut momentum kunjungan ini sebagai peluang untuk melakukan evaluasi bersama serta eksplorasi potensi kerja sama ke depan. Menurutnya, banyak ruang kolaborasi yang bisa dikembangkan lebih jauh demi meningkatkan mutu pelayanan dan menciptakan dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi Provinsi Banten.

“Momen ini kami manfaatkan untuk evaluasi dan terus kembangkan potensi kegiatan di Provinsi Banten. Dan kami sepakat dengan Pak Gubernur bahwa apa yang bisa kerjasama lebih baik akan kita kerjakan,” ujarnya.

Kunjungan tersebut turut didampingi oleh jajaran pejabat penting Pemprov Banten, seperti Sekretaris Daerah Deden Apriandhi Hartawan, Kepala BPKAD Rina Dewiyanti, Kepala DPMPTSP Virgojanti, Kepala Bappeda Mahdani, serta Kepala Dinas Perhubungan Tri Nurtopo. Hadirnya sejumlah kepala dinas ini menandakan bahwa pembahasan dalam pertemuan tidak hanya terbatas pada aspek layanan bandara, tetapi juga menyangkut perencanaan pembangunan jangka panjang di wilayah sekitar bandara.

Keterlibatan lintas dinas tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk persiapan matang Pemprov Banten untuk membangun sistem layanan terpadu yang bersinergi dengan pengelolaan bandara. Misalnya, peran DPMPTSP penting dalam mendorong investasi berbasis layanan publik, sementara Bappeda memiliki fungsi perencanaan dan pemetaan potensi pengembangan wilayah.

Dalam konteks pembangunan daerah, sinergi ini membuka ruang baru untuk penguatan infrastruktur penunjang seperti transportasi umum, pemukiman, hingga tata ruang wilayah yang sesuai dengan standar keselamatan penerbangan. Ini merupakan pendekatan strategis untuk menjamin kelangsungan operasional bandara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Langkah-langkah kolaboratif seperti ini diharapkan menjadi contoh positif bagi daerah lain yang memiliki fasilitas transportasi strategis serupa. Ketika pemerintah daerah dan BUMN mampu bersinergi dalam merancang dan menjalankan program pelayanan publik, maka yang diuntungkan bukan hanya pengguna jasa, tetapi seluruh elemen masyarakat yang berada dalam ekosistem pelayanan tersebut.

Melalui kemitraan ini, Pemprov Banten menegaskan bahwa peningkatan pelayanan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan perlu pendekatan kolektif dan berkesinambungan. Sementara PT Angkasa Pura Indonesia menunjukkan keterbukaannya dalam membangun pola kerja sama yang produktif demi terciptanya layanan bandara kelas dunia yang tetap membumi dan berpihak pada masyarakat sekitar.